Bintan, inikepri.com – Pilkada Kabupaten Bintan diprediksi hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yakni pasangan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan. Pasalnya, hingga batas akhir pendaftaran pada tanggal 6 September 2020 pukul 00:00 WIB, Alias Wello (Awe) dan Dalmasri Syam yang digadang-gadang akan menjadi penantang, tidak berhasil mendapatkan rekomendasi partai pengusung.
Meski, awalnya secercah harapan itu ada setelah DPP PAN mencabut dukungannya ke Apri dan Roby, lalu memberikan rekomendasi ke mereka.
Bak petir disiang bolong, Awe-Dalmasri yang telah optimis mencukupi syarat dukungan tiba-tiba harus menelan ludahnya sendiri, karena secara tiba-tiba lagi DPP PAN membatalkan dukungannya kepada Awe-Dalmasri.
Meski KPU Bintan memberikan perpanjangan pendaftaran pada 10-12 September 2020, namun kemungkinan bisa berlaganya Awe-Dalmasri sudah tertutup rapat, karena Apri dan Roby, telah “memborong” 84% suara DPRD Bintan berbanding 4 kursi milik Partai Nasdem yang secara bulat mengusung Awe-Dalmasri.
Kegagalan Demokrasi di Bintan?
Fenomena calon tunggal di Pilkada Kepulauan Riau ini disayangkan oleh Projo Kepulauan Riau.
Menurut ormas yang menjadi lokomotif pemenangan Jokowi ini, adanya hanya satu kandidat adalah bukti kegagalan partai merekrut kader dan calon pemimpin.
“Pilkada hanya dimaknai soal kalah dan menang. Bukan pendidikan politik pada masyarakat,” kata Tan Edi, SH, ketua Projo Tanjung Pinang.
Menurut Tan Edi, seharusnya Petahana harus mendorong orang lain bersaing melawan dirinya. Bukan, “memborong” semua partai agar dia tidak memiliki lawan.
“Kotak kosong melawan demokrasi, karena petahana melawan benda mati. Masa pemilih hanya dijejali satu calon dan diberi pilihan lainnya untuk memilih benda yang tidak punya program dan gagasan,” sambungnya.
Preseden Buruk Demokrasi Bintan
Tan Edi menilai, fenomena calon tunggal di Bintan menambah daftar metode culas yang berdampak buruk bagi demokrasi.
Fakta ini juga menambah anomali demokrasi, dimana pada prinsipnya demokrasi memiliki prinsip kontestasi atau persaingan secara adil.
“Petahana takut melawan hingga mematikan demokrasi,” katanya.
Kegagalan Partai
Projo Kepri juga menilai, Partai politik gagal merekrut dan melahirkan kader untuk menjadi pemimpin.
“Percuma partai politik itu membuka pendaftaran calon kepala daerah, toh akhirnya begini. Mereka lupa fungsi, sebagai sarana pendidikan politik,” kata Tan Edi.
Lanjut Tan Edi, Partai telah memperlihatkan kegagalan demokrasi lokal. Dia menilai partai politik tidak melakukan pengaderan kepemimpinan secara serius. Tidak adanya kandidat lain yang maju disebabkan oleh tidak adanya stok pemimpin yang dimiliki oleh partai untuk diajukan sebagai calon kepala daerah.
Kemunculan dukungan partai secara bersama-sama kepada satu pasangan calon menunjukkan bahwa partai politik telah kehilangan identitasnya sebagai agen petarung. Dia menekankan partai politik seharusnya memainkan peran sebagai wadah yang memiliki ide yang siap dikontestasikan oleh kader-kadernya pada saat pemilu berlangsung.
“Ke depan partai politik harus lebih serius melakukan kaderisasi kepemimpinan di internal mereka,” tutup dia. (MIZ)
