INIKEPRI.COM – Ketua DPP KNPI Neko Wesha Pawelloy mendukung langkah ribuan nelayan di Provinsi Kepulauan Riau yang meminta Gubernur Ansar Ahmad untuk memberikan diskresi penggunaan pukat udang (trawl) khusus kapal di bawah 10 GT.
Neko menyebut, pihaknya mendapat laporan dari nelayan, 2500 nelayan kapal di bawah 10 GT di Kepri terancam lantaran kebijakan ini.
“Hampir semua nelayan berhenti melaut karena was was ditindak oleh aparat terkait. Kasihan saudara-saudara kita ini, karena ini menyangkut nafkah bagi para keluarga mereka,” kata Neko, Kamis 20 Oktober 2022 malam.
BACA JUGA :
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP KNPI Bangun Sinergi Bersama Dirjen PSDKP KKP RI
Lantaran hal itu, Neko berharap, Gubernur Kepri dapat memberikan diskresi kepada para nelayan itu.
“KNPI sangat berharap, harapan dari nelayan ini berupa diskresi ini dapat direalisasikan oleh Pak Gubernur. Kasihan saudara-saudara kita ini, karena ini menyangkut nafkah bagi keluarga mereka,” jelas Neko.
BACA JUGA :
3 Tokoh Pemuda Kepri Duduki Jabatan Strategis di DPP KNPI
Neko kemudian menjelaskan, penggunaan pukat trawl tidak menyebabkan konflik dengan nelayan tradisional sebagaimana alasan Pemprov Kepri selama ini.
“Kapal pukat trawl ini di kawasan yang berbeda beroperasinya dan tak merusak alat tangkap nelayan tradisional lainnya sebagaimana yang dikatakan Pemprov Kepri,” jelas dia.
Selain itu, kapal pukat udang di bawah 10 GT ini fokusnya mencari udang dan sotong.
“Kalau trawl yang dimaksudkan itu sepertinya dari luar Kepri yang bobotnya lebih dari 100 GT,” jelas Neko lagi.
Sementara itu, ketua DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau Endang Dwi Socowati, mendukung Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, yang akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nelayan terdampak penggunaan pukat trawl.
“Kami berharap, RDP ini dapat segera direalisasikan. Kelompok-kelompok nelayan banyak yang mengadukan hal ini kepada KNPI. KNPI siap untuk hadir di RDP itu,” kata dia. (MIZ)
