KKP Ajukan Revisi Indeks Tarif PNBP Pascaproduksi

- Publisher

Jumat, 20 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furqon dalam dalam Bincang Bahari “Pengaturan PNBP Pasca Produksi” yang digelar di Jakarta, Kamis (19/1/2023).  Foto: ANTARA/Sinta Ambarwati

Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furqon dalam dalam Bincang Bahari “Pengaturan PNBP Pasca Produksi” yang digelar di Jakarta, Kamis (19/1/2023). Foto: ANTARA/Sinta Ambarwati

INIKEPRI.COM – Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furqon menyebutkan pihaknya tengah mengupayakan penyesuaian besaran indeks tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca-produksi yang ditentang masyarakat nelayan di berbagai daerah di Indonesia.

Adapun saat ini, kata Ukon, pihak KKP tengah mengajukan proses revisi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama berkaitan pada indeks tarif kapal berukuran 60 GT ke atas yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10 persen.

“Dan di dalam prosesnya kita harapkan ini bisa segera cepat selesai, namun demikian karena memang levelnya adalah peraturan pemerintah. Jadi ini satu level di bawah UU sehingga di dalam pembahasannya tetap membutuhkan waktu sampai dengan diundangkan,” ujarnya dalam Bincang Bahari “Pengaturan PNBP Pasca Produksi” yang digelar di Jakarta, Kamis 19 Januari 2023.

BACA JUGA:  Top! KKP Tangkap Enam Kapal Maling Ikan di Laut Natuna dan Sulawesi

BACA JUGA :

Ansar Minta KKP Tidak Batasi Aktifitas Nelayan Tradisional

Sementara itu selama proses pengajuan revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 dilakukan, Ukon mengatakan KKP juga menampung aspirasi nelayan serta pelaku usaha terkait mempertimbangkan biaya operasional atau harga pokok produksi dalam menentukan besaran indeks tarif PNBP pascaproduksi.

BACA JUGA:  Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Percepat Serapan Anggaran

“Jadi kita menganalisis kembali harga acuan ikan itu, harga acuan ikan itu kan per jenis ikan ya, nah itu yang kita analisis kembali dengan mempertimbangkan HPP atau biaya operasional,” ujarnya.

Adapun penarikan PNBP pascaproduksi menggunakan perhitungan indeks tarif (persen) dikalikan nilai produksi ikan pada saat didaratkan (Rp). Untuk kapal penangkap berukuran sampai dengan 60 GT, indeksnya sebesar 5 persen, sedangkan kapal penangkap berukuran di atas 60 GT sebesar 10 persen.

BACA JUGA:  ISESS: Pemerintah Diminta untuk Usut Bentrokan di Pulau Rempang

Besaran indeks tarif PNBP pajak itulah yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat pesisir, termasuk pelaku usaha kelautan/perikanan, bahkan berbagai nelayan di beberapa daerah sempat mengadakan demo terkait PNBP yang dinilai terlalu besar, di antaranya seperti di Pati, Rembang, Tegal, Indramayu dan terbaru di Cilacap, Jawa Tengah. (RBP/ANTARA)

Berita Terkait

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?
CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi
Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya
Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan
Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan
Mudah dan Praktis! Perpanjang STNK Tahunan Kini Bisa Lewat HP, Simak Syarat dan Langkahnya
KABAR BAIK! Pendaftaran CPNS 2026 Direncanakan Dibuka November, Siapkan KK hingga Ijazah
Polri Keluarkan Aturan Tegas! Personel Dilarang Nge-Vape, Berlaku di Dalam dan Luar Kantor
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:01 WIB

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?

Minggu, 15 November 2026 - 08:30 WIB

CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi

Kamis, 12 November 2026 - 08:03 WIB

Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya

Kamis, 12 November 2026 - 07:45 WIB

Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan

Rabu, 11 November 2026 - 11:42 WIB

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan

Berita Terbaru