Menkominfo Ajak Platform Digital Jaga Ruang Demokrasi selama Kampanye Pilkada Serentak 2024

- Publisher

Jumat, 4 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah) bersama Dirjen IKP Kominfo Prabunandya Revta Revolusi (kanan) dan Anggota Bawaslu Totok Hariyono (kiri). Foto: Amiri Yandi/InfoPublik

Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah) bersama Dirjen IKP Kominfo Prabunandya Revta Revolusi (kanan) dan Anggota Bawaslu Totok Hariyono (kiri). Foto: Amiri Yandi/InfoPublik

INIKEPRI.COM – Perusahaan platform digital dan media sosial di Indonesia diajak berperan aktif dalam menjaga ruang digital tetap demokratis selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang berlangsung dari 25 September 2024 hingga 23 November 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman, dan damai. “Mari kita saling bahu-membahu mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman, dan damai, demi demokrasi yang bermakna dan berkualitas,” ujar Menkominfo Budi Arie dalam Deklarasi Pilkada Damai 2024 dan Anti-Hoaks di Media Center, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

BACA JUGA:  KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 sesuai Rencana

Menurut Menkominfo, masa kampanye Pilkada merupakan momentum penting untuk menjaga ruang digital tetap demokratis, kondusif, dan penuh kegembiraan. Terlebih lagi, dalam era digital ini, peristiwa besar seperti penyelenggaraan demokrasi di Indonesia juga menarik perhatian masyarakat internasional.

BACA JUGA:  SMS Blast dan Status Bar Jadi Media Kampanye Pemilu Damai 2024

“Perlu kita ingat bersama bahwa perhatian warga dunia sedang terarah pada demokrasi kita,” tambahnya.

Pilkada Serentak 2024 akan diselenggarakan di 545 daerah yang mencakup 37 provinsi serta 508 kabupaten dan kota. Menkominfo menekankan dukungan penuh Kementerian Kominfo terhadap semangat Pilkada Damai melalui peningkatan literasi demokrasi serta literasi digital di ruang fisik dan digital.

BACA JUGA:  BTS 4G Kominfo Tingkatkan Konektivitas Internet di Wilayah Perbatasan

“Kementerian Kominfo senantiasa mendukung peningkatan literasi demokrasi, literasi politik, dan literasi digital masyarakat dengan menjunjung tinggi semangat Pilkada Damai 2024, baik di ruang fisik maupun ruang digital,” pungkas Budi Arie Setiadi.

Acara itu juga dihadiri oleh perwakilan KPU, anggota Bawaslu Totok Hariyono, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kominfo, bersama perwakilan dari platform media digital dan media sosial.

Penulis : DI

Editor : IZ

Berita Terkait

Formasi Baru! Duet ‘Kak Randi– Mas Kamal’ Resmi Pimpin NasDem Batam: Siap Dekatkan Politik ke Rakyat, Pemilih Muda Dibidik
Sejarah NasDem dan Ujian Terbarunya: Membaca Isu Merger di Peta Politik Nasional
Banyak Capaian Nyata dalam 1,5 Tahun, KNPI Puji Pemerintahan Prabowo: Mulai Pemberantasan Korupsi hingga Mafia Tambang
Gerindra Kepri Terus Bergerak Hadirkan Dampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat
Wacana Polri di Bawah Kementerian Ditolak PROJO, Ini Alasannya
DPW NasDem Kepri Kumpulkan DPD se-Kepri: Soliditas Kader Jadi Fokus Utama
Dukungan untuk Rocky Marciano Bawole Pimpin Kembali DPW PKB Kepri Terus Mengalir
Kuda Hitam dari Dalam Rumah: Muhammad Nur dan Arah Baru NasDem Batam

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 12:55 WIB

Formasi Baru! Duet ‘Kak Randi– Mas Kamal’ Resmi Pimpin NasDem Batam: Siap Dekatkan Politik ke Rakyat, Pemilih Muda Dibidik

Jumat, 17 April 2026 - 07:20 WIB

Sejarah NasDem dan Ujian Terbarunya: Membaca Isu Merger di Peta Politik Nasional

Sabtu, 11 April 2026 - 15:38 WIB

Banyak Capaian Nyata dalam 1,5 Tahun, KNPI Puji Pemerintahan Prabowo: Mulai Pemberantasan Korupsi hingga Mafia Tambang

Selasa, 3 Februari 2026 - 21:32 WIB

Gerindra Kepri Terus Bergerak Hadirkan Dampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:07 WIB

Wacana Polri di Bawah Kementerian Ditolak PROJO, Ini Alasannya

Berita Terbaru