INIKEPRI.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, sebagai landasan dalam mengelola kekayaan nasional serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Presiden, nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pancasila dan UUD 1945 tetap relevan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. Ia menilai konstitusi lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia menghadapi penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Kita sedang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita sedang menjalankan Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ujar Presiden.
Prabowo mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Begitu pula bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia menambahkan, pelaksanaan Pasal 33 harus berjalan beriringan dengan amanat Pasal 34 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.
“Kita menjalankan Pasal 34. Jadi itulah, kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak ada harapan sekolah. Ini sudah kita jalankan,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Presiden juga menekankan bahwa tujuan utama kemerdekaan adalah memastikan negara mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan.
“Kita bertanya apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka, untuk apa kita punya NKRI, kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan,” katanya.
Prabowo menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, ketersediaan air, kelestarian lingkungan, lahan yang produktif, serta kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani, serta menjalankan berbagai program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk bagi anak-anak sekolah.
“Peradaban punah kalau tidak ada makan, untuk menjamin pangan, perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani dengan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah?” imbuh Presiden.
Di akhir arahannya, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan kemiskinan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, pembangunan nasional diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama meningkatkan kualitas hidup.
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak,” pungkas Presiden.
Penulis : DI
Editor : IZ
