INIKEPRI.COM – Persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menghadapi kendala di tahap awal. Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional disebut belum memiliki kepengurusan baru, sehingga pembahasan yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah belum berjalan.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, mengatakan belum terbentuknya kepengurusan kedua lembaga tersebut membuat belum tersedia forum resmi untuk membahas persiapan upah minimum tahun depan.
“Komposisi atau keberadaan Dewan Pengupahan Nasional yang biasanya membahas persiapan UMP tahun berikutnya itu kosong, belum ada penunjukan Dewan Pengupahan Nasional. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional atau LKS Tripartit Nasional juga belum ada,” ujar Mirah, Jumat (30/10/2026), dikutip dari CNBC Indonesia.
Menurut Mirah, masa kepengurusan sebelumnya telah berakhir, sementara penggantinya belum ditetapkan. Akibatnya, keterwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam forum tersebut belum terbentuk.
“Dua lembaga yang notabene ada perwakilan buruhnya itu kosong. Jadi, belum ada pembahasan,” katanya.
Buruh Mengaku Belum Diajak Membahas UMP
Mirah juga menyebut belum ada komunikasi informal yang melibatkan kelompok serikat pekerja yang diwakili Aspirasi untuk membicarakan perumusan maupun besaran kenaikan UMP 2027.
“Secara informal pun, dari kawan-kawan koalisi, aliansi, atau konfederasi tertentu, itu juga belum diajak ngobrol terkait perumusan atau pembahasan tentang UMP,” ungkapnya.
Kondisi ini menjadi perhatian karena penetapan upah minimum menyangkut kepentingan pekerja dalam memperoleh penghasilan yang layak sekaligus kemampuan dunia usaha memenuhi ketentuan pengupahan.
Keterlibatan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam pembahasan menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai kepentingan serta kondisi ketenagakerjaan.
Mirah menegaskan, hingga saat ini belum ada pengganti bagi pengurus yang masa jabatannya telah berakhir.
“Belum ada orangnya, belum ada pengganti, jadi periodenya habis. Tidak ada perwakilan, baik perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, maupun pemerintah,” pungkasnya.
Penetapan UMP Biasanya Diumumkan pada Desember
Pembahasan upah minimum biasanya mulai berlangsung pada November. Selanjutnya, pemerintah mengumumkan besaran upah minimum untuk tahun berikutnya pada Desember.
Dengan jadwal tersebut, pembentukan kepengurusan lembaga pengupahan dan dimulainya pembahasan menjadi hal yang disorot menjelang penetapan UMP 2027.
Meski demikian, belum terbentuknya kepengurusan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional tidak dengan sendirinya memastikan penetapan UMP akan terlambat. Kepastian jadwal dan besaran kenaikan upah masih menunggu proses serta keputusan resmi pemerintah.
Hingga informasi yang dikutip dalam laporan ini diterbitkan, belum ada pembahasan UMP 2027 yang melibatkan perwakilan Aspirasi sebagaimana disampaikan Mirah Sumirat.
Penulis : DI
Editor : IZ
