Kemenhub Gali Wacana Tarik Pajak Dari Pesepeda

- Admin

Selasa, 30 Juni 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, inikepri.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membuka wacana pengenaan pajak sepeda.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan hal itu dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia juga menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19. “Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi.

Baca Juga :  Sulit! Cuma 5 Persen Orang Yang Dapat Tebak Angka di Gambar

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, lanjut dia, pengaturannya berada di pemerintah daerah. “Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22/2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

Baca Juga :  Ada-Ada Saja! Koin 500 Rupiah Dijual 300 Juta. Punya?

Budi mengaku pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi COVID-19, salah satunya Jepang.

Namun, dia menjelaskan terdapat perbedaan tujuan penggunaan moda ramah lingkungan tersebut. Di Jepang terutama Tokyo, masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dari rumah ke kantor atau tempat perbelanjaan.

“Di Indonesia sekarang ini sepeda lebih untuk kegiatan olahraga dan jalan ramai-ramai, kemudian foto-foto. Sebenarnya, diharapkan sepeda ini dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari,” katanya.

Kontan

Berita Terkait

Vaksin tidak Meruntuhkan Kekebalan Tubuh
Cara Pertolongan Pertama Kaki Melepuh saat Ibadah Haji
Telin – SingTel Kolaborasi Tingkatkan Konektivitas Data Center Singapura – Batam
Menkominfo: Dewan Media Sosial untuk Lindungi Anak di Ruang Digital
Bayi Baru Lahir Tidak Boleh Diberi Makanan Lain Selain ASI
Bantu Rakyat Palestina, Bisnis Brand Lokal Meroket
Registrasi IMEI akan Dikembangkan untuk Proteksi Kehilangan dan Pencurian
PIN Polio Kembali Dilaksanakan di 33 Provinsi, Termasuk di Kepri
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:15 WIB

Vaksin tidak Meruntuhkan Kekebalan Tubuh

Sabtu, 8 Juni 2024 - 08:16 WIB

Cara Pertolongan Pertama Kaki Melepuh saat Ibadah Haji

Jumat, 7 Juni 2024 - 09:11 WIB

Telin – SingTel Kolaborasi Tingkatkan Konektivitas Data Center Singapura – Batam

Rabu, 5 Juni 2024 - 07:45 WIB

Menkominfo: Dewan Media Sosial untuk Lindungi Anak di Ruang Digital

Senin, 3 Juni 2024 - 07:34 WIB

Bayi Baru Lahir Tidak Boleh Diberi Makanan Lain Selain ASI

Minggu, 2 Juni 2024 - 09:36 WIB

Bantu Rakyat Palestina, Bisnis Brand Lokal Meroket

Sabtu, 1 Juni 2024 - 08:32 WIB

Registrasi IMEI akan Dikembangkan untuk Proteksi Kehilangan dan Pencurian

Jumat, 31 Mei 2024 - 07:17 WIB

PIN Polio Kembali Dilaksanakan di 33 Provinsi, Termasuk di Kepri

Berita Terbaru