Tanjungpinang, inikepri.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga bersama Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang membahas proses persidangan jika terjadi tindak pidana pilkada di Kabupaten Lingga. Termasuk penentuan lokasi tempat sidang dan personel majelis hakim nantinya.
Menurut Ketua Bawaslu Lingga Zamroni, pihaknya beberapa hari yang lalu mengunjungi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Admiral, SH, MH. “Tujuan kita agar dalam proses penanganan tindakan pidana pilkada dapat berjalan lancar, karena Kabupaten Lingga masih menginduk dengan PN di Tanjungpinang,” ungkap Zamroni, Senin (24/8).
Ia mengatakan tindak pidana pilkada ini bersifat lex spesialis atau bersifat khusus, maka penanganannya begitu cepat. Tidak seperti tindak pidana umum, sehingga diperlukan koordinasi agar berjalan lancar.
Dengan demikian jelas Zamroni, jika nanti ditemukan tindak pidana pilkada, maka akan disidangkan oleh PN Tanjungpinang. Namun, untuk lokasi persidangan bisa nantinya dilakukan di Tanjungpinang atau majelis hakimnya ke Dabo Singkep. Hal ini karena Lingga belum memiliki PN sendiri.”Tindak pidana pilkada ini contohnya seperti politik uang,” sebutnya.
Zamroni pun berharap, Pilkada Lingga bisa berjalan dengan aman, tertib dan semua calon yang sebentar lagi akan dibuka pendaftarnya pada 4-6 September 2020 bisa mematuhi segala peraturan yang berlaku.
