Tegas! Mabes Polri Tak Beri Izin Nobar Film G30SPKI Saat Pandemi

- Publisher

Senin, 28 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono. (Divisi Humas Polri)

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono. (Divisi Humas Polri)

Jakarta, inikepri.com – Berbagai pihak terkait dikabarkan berencana mengadakan nonton bareng atau nobar film G30SPKI pada 30 September 2020 mendatang. Terkait hal itu, Mabes Polri dengan tegas menyebut tidak akan memberi izin nobar itu di tengah pandemi.

“Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/9/2020).

BACA JUGA:  BIN: Ada Agenda di Balik Isu PKI Bangkit Lagi

Brigjen Awi menegaskan hal itu karena pihaknya ingin menyelamatkan masyarakat luas dari penularan virus corona. Untuk itulah pihaknya menolak keras izin keramaian berupa nobar.

BACA JUGA:  PPKM Level 1, Ibadah Natal 2022 Maksimal 100 Persen

“Ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama dan ini masih dalam masa pandemi Covid-19,” beber Awi.

“Sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian. Kalau mau nonton ya silakan nonton masing-masing,” sambung Awi.

Untuk diketahui, berbagai pihak terkait berencana mengadakan nobar film propaganda karya Arifin C Noer ini. Salah satu pihaknya yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI yang berencana menggelar kegiatan nobar film G30SPKI. (RWH/Indozone)

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru