Capai Rp1,7 Triliun, Layanan Visa Penyumbang PNBP Terbesar Imigrasi

- Publisher

Kamis, 1 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Widodo Ekatjahjana menyatakan layanan visa berhasil menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar yakni mencapai Rp1,7 triliun.

“PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi mencapai Rp4 triliun. Pemasukan tertinggi berasal dari layanan visa yang menyentuh hampir Rp1,7 triliun,” kata Plt Dirjen Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dilansir dari ANTARA, Kamis 1 Desember 2022.

BACA JUGA :

Permudah Layanan Keimigrasian, Kemenkumham Luncurkan e-VoA

Rinciannya, dari sektor paspor menyumbang Rp1,2 triliun, visa Rp1,7 triliun, izin tinggal Rp948 miliar dan realisasi keimigrasian lainnya Rp106 miliar.

BACA JUGA:  Kemenhub Jelaskan Kenaikan Airport Tax, Harga Tiket Pesawat Ikutan Naik?

Widodo mengatakan peningkatan PNBP tahun 2022 yang signifikan harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna optimalisasi penegakan hukum keimigrasian.

“Pengelolaan PNBP harus tepat guna dan tidak digunakan secara eksesif untuk hal-hal yang tidak esensial,” kata Plt Dirjen Imigrasi Widodo.

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat potensi loss PNBP sekitar Rp3 triliun per tahun dengan diterapkannya kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) yang ditujukan bagi 169 negara (sebelum pandemi COVID-19).

BACA JUGA:  Modus Bobol Uang di ATM 'Ngelem', BI: Hati-Hati

Namun, setelah diterapkannya penangguhan pemberian BVK dan penerapan Visa on Arrival (VoA) bagi negara-negara tersebut PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi mencapai Rp4 triliun pada 1 Desember 2022.

Angka tersebut, kata dia, hampir empat kali lipat jika dibandingkan dengan realisasi target PNBP tahun 2021. Capaian pendapatan itu adalah indikator fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat.

“Realisasi belanja kita sejauh ini hanya fokus di pelayanan. Padahal, untuk wilayah kerja keimigrasian yang memiliki wilayah laut seperti Kepulauan Riau fokus di pengawasan juga dibutuhkan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Imigrasi Berhasil Pulihkan Layanan Visa dari Gangguan Ransomware

BACA JUGA :

Permudah Layanan Keimigrasian, Kemenkumham Luncurkan e-VoA

Untuk mendukung kinerja di daerah perairan, Ditjen Imigrasi menganggarkan biaya untuk pembelian 10 unit kapal patroli pada tahun 2023.

Tambahan informasi, realisasi PBNP Ditjen Imigrasi pada tahun 2017 yakni Rp1,8 triliun, kemudian naik jadi Rp2,1 triliun pada tahun 2018. Tepat sebelum pandemi, realisasi PNBP Ditjen Imigrasi yakni sebesar Rp2,5 triliun hingga akhir tahun 2019. (RBP/ANTARA)

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru