Pemerintah Beri Bantuan Telur dan Daging Ayam untuk Turunkan Stunting

- Publisher

Sabtu, 20 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. Foto: Istimewa

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Pemerintah terus genjot penyaluran bantuan pangan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Upaya itu selain untuk menurunkan angka stunting juga dalam rangka pengendalian harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi melalui keterangannya Jumat (19/5/2023), di Jakarta. Menurutnya, program bantuan telur dan daging ayam itu memberikan banyak dampak positif bagi ekosistem perunggasan nasional.

BACA JUGA :

Turunkan Stunting, BKKBN Kepri Gandeng Politeknik Bintan Cakrawala

“Tujuan utama program itu adalah untuk menurunkan angka stunting, namun dengan melibatkan mitra peternak mandiri kecil sebagai penyuplai produk, maka program yang dijalankan sesuai arahan langsung Bapak Presiden ini diakui para peternak turut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak,” ujarnya

“Selain itu, pendistribusian telur dan daging ayam secara gratis ini juga dipersiapkan untuk menekan lonjakan harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen guna pengendalian inflasi,” tambah Arief.

Arief menjelaskan, sampai 18 Mei 2023 ini penyaluran tahap pertama bantuan pangan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) telah terdistribusi sebanyak 995 ribu paket, atau 69 persen. Penyaluran telah dilakukan di 6 provinsi yaitu, Banten sebanyak 51 ribu paket (79 persen), Jawa Barat 338 ribu paket (82 persen), Jawa Tengah 308 ribu paket (95 persen), Jawa Timur 252 ribu paket (67 persen), serta Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara 46 ribu paket (33 persen).

BACA JUGA:  Gagas Program Ibu Asuh, Srikandi PLN Batam Aktif Cegah Stunting

“Total ada 7 provinsi yang menjadi sasaran penyaluran. Kita juga sudah mulai penyaluran di dua provinsi di wilayah Indonesia Timur, yaitu NTT dan Sulawesi Barat,” jelasnya.

BACA JUGA :

Amsakar Achmad Sebut Tim Pendamping Keluarga Punya Peran Penting Tekan Stunting

Arief memastikan, pihaknya terus mendorong Holding BUMN Pangan ID FOOD untuk percepat penyaluran bantuan, sehingga tahap pertama bisa segera rampung dan bisa segera memasuki tahap ke dua dan ketiga. “Percepatan pendistribusian itu sangat penting. Karena dengan pendistribusian yang semakin cepat dan intens, peluang untuk mengintervensi keseimbangan dan stabilitas harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen semakin besar,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wawako Endang Pimpin Rapat Koordinasi Stunting di Kelurahan Pinang Kencana

Untuk langkah percepatan pendistribusian yang akan dilakukan, Arief mengatakan, diantaranya melalui peningkatan fasilitasi distribusi stok telur dan daging ayam dari sentra produksi ke provinsi atau daerah yang terbatas stoknya. “Selain itu, kita juga minta ID FOOD menambah dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan peternak mandiri kecil sehingga stok pendistribusian aman dan pendistribusian melalui PT POS bisa dipercepat,” utasnya.

Lebih lanjut, Arief mengaku, selain melakukan percepatan pendistribusian, pengawasan juga menjadi prioritas. Pasalnya, pengawasan yang baik akan sangat mendukung kelancaran program ini.

“Saat ini kami tugaskan pimpinan Eselon 1 dan 2 Badan Pangan Nasional secara rutin dan bergantian turun ke daerah memantau dan memastikan bantuan pangan, baik bantuan telur dan daging ayam maupun bantuan beras, tiba tepat waktu dan tepat sasaran. Kita juga minta dukungan Satgas Pangan Polri dan pemerintah daerah dalam hal pengawasan di lapangan. Kita terbuka terhadap setiap masukan dan laporan untuk perbaikan,” ungkapnya.

BACA JUGA:  KPK Ingatkan Inspektorat Jenderal KL Perkuat Komitmen Cegah Penyimpangan

Sementara itu, Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam keterangan terpisah mengatakan, mulai pekan ketiga Mei ini dan seterusnya, ID FOOD sudah mulai penyaluran ke Provinsi Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur. “Kami akan mengejar realisasi distribusi di tujuh provinsi tersebut sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional,” ujarnya.

Untuk menjaga kelancaran pendistribusian, ia mengaku, evaluasi terus dilakukan, termasuk koordinasi intens dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penyaluran di lapangan seperti Berdikari, Rajawali Nusindo, PT POS, BKKBN, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan dan pemerintah daerah setempat.

Adapun bantuan pangan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting ini akan disalurkan selama tiga tahap dalam tiga bulan ke depan, dengan sasaran penerima sebanyak 1,4 juta KRS (setiap tahapan), berdasarkan data dari BKKBN. Setiap KRS dalam setiap periode penyaluran akan mendapatkan bantuan berupa daging ayam ukuran 1 ekor berupa karkas dengan ukuran sekitar 0,9-1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir. (DI)

Berita Terkait

Bayi Baru Lahir Kini Bisa Langsung Dapat Akta Kelahiran Digital
Polri Tegaskan Sertifikat Pramuka Garuda Bukan Jaminan Lulus Seleksi
Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II Segera Cair, Ini Jadwal Pengajuannya
WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 09:07 WIB

Bayi Baru Lahir Kini Bisa Langsung Dapat Akta Kelahiran Digital

Senin, 10 Agustus 2026 - 07:33 WIB

Polri Tegaskan Sertifikat Pramuka Garuda Bukan Jaminan Lulus Seleksi

Minggu, 9 Agustus 2026 - 08:13 WIB

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II Segera Cair, Ini Jadwal Pengajuannya

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Berita Terbaru