Bawaslu Hadapi Masalah Netralitas ASN

- Admin

Kamis, 12 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghadapi berbagai persoalan terkait teknis hukum, dan pemaknaan dalam menangani pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Masalah ASN memang luar biasa. Dalam Pilkada 2020, terdapat 1.536 dugaan pelanggaran, sementara jumlah perkara yang dihentikan ada 53 dan yang direkomendasikan (untuk ditindaklanjuti) ada 1.398,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslun RI, Puadi, melalui keterangan tertulisnya, usai menerima audiensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Puadi mengatakan, bahwa terdapat perbedaan penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu, UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

BACA JUGA :

Bawaslu Bersyukur Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024 Tak Jadi Gunakan Dua Panel

Bawaslu RI Cek Data Bacaleg Mantan Koruptor

Menurutnya, dalam UU ASN pelanggaran netralitas ASN hanya dikenakan sanksi administrasi.

Sementara, dalam UU Pemilu dan UU Pilkada terdapat dua jenis sanksi, yakni administrasi dan pidana.

Selain itu, banyaknya rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dengan status penanganan yang tidak jelas juga menjadi persoalan tersendiri.

“Ada juga rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang tidak ditindaklanjuti PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Itu catatan krusial,” ujarnya.

Baca Juga :  Kata Bawaslu, Ada Lima Isu Strategis Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Dia menyatakan, bahwa Bawaslu akan memasifkan sosialisasi aturan terkait pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam pemilu karena masih tingginya pelanggaran netralitas.

Berdasarkan data KASN pada 2022, terdapat 2.073 pegawai sipil yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas.

Sejumlah 1.605 orang atau 77,5 persen dari jumlah ASN yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran dan mendapat rekomendasi KASN untuk dijatuhi sanksi.

Sementara itu, 88,5 persen dari jumlah ASN yang terbukti melanggar atau sejumlah 1.420 orang telah ditindaklanjuti kasusnya dan mendapatkan sanksi moral dan disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). (DI)

Berita Terkait

Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi
Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting
Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target
Jemaah Haji Diimbau Tidak Bawa Batu Krikil dari Tanah Air
Pemerintah Tetapkan Iduladha 1445 H Jatuh pada 17 Juni 2024
Ini Pentingnya Pengembangan Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan
Di DPR RI, Menko Polhukam Sampaikan saatnya Indonesia Miliki Coast Guard
Kereta Otonom IKN Siap Uji Coba Agustus 2024

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:19 WIB

Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:30 WIB

Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:17 WIB

Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target

Senin, 10 Juni 2024 - 07:42 WIB

Jemaah Haji Diimbau Tidak Bawa Batu Krikil dari Tanah Air

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:49 WIB

Pemerintah Tetapkan Iduladha 1445 H Jatuh pada 17 Juni 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 09:09 WIB

Ini Pentingnya Pengembangan Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan

Rabu, 5 Juni 2024 - 07:47 WIB

Di DPR RI, Menko Polhukam Sampaikan saatnya Indonesia Miliki Coast Guard

Selasa, 4 Juni 2024 - 11:16 WIB

Kereta Otonom IKN Siap Uji Coba Agustus 2024

Berita Terbaru