Rancangan PKPU Tentang Pencalonan Capres-Cawapres Disetujui Komisi II DPR RI

- Admin

Rabu, 1 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) menjabat tangan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kanan) dan Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Togap Simangunsong (tengah) sebelum rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dan Bawaslu di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra/hp.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) menjabat tangan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kanan) dan Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Togap Simangunsong (tengah) sebelum rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dan Bawaslu di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra/hp.

INIKEPRI.COM – Komisi II DPR memberikan persetujuan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023) malam.

Persetujuan Komisi II itu diambil bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, saat membacakan kesimpulan rapat.

BACA JUGA :

KPU: Logistik Pemilu 2024 Selesai Tepat Waktu

Ini Alasan KPU Ajak Generasi Muda Jadi KPPS Pemilu 2024

Selain itu, disetujui pula rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), yakni Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, dan Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum.

“Dengan catatan agar KPU dan Bawaslu RI memperhatikan catatan dan masukan dari anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan DKPP RI,” kata Doli

Komisi II DPR RI menggelar RDP yang mengagendakan konsultasi penyesuaian Peraturan KPU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXV/2023 dan Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu.

Baca Juga :  Pemilu 45 Hari Lagi, Semua Harus Siap

Sebelumnya, KPU telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. KPU juga mengatur persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Pasal 13 Ayat 3 tentang persyaratan calon di mana calon presiden dan wapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.

Namun, pada tanggal 16 Oktober 2023, MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXV/2023, di mana batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun yang ditambah klausa pernah menjabat kepala daerah. (RBP/ANTARA)

Berita Terkait

Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan
Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI
Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu
MK Gelar Sidang Perdana Tangani 297 PHPU Legislatif 2024
KPU Akan Atur Caleg Terpilih yang Ingin Maju pada Pilkada 2024
Akademisi Unila: Butuh Aturan yang Jelas saat Caleg Terpilih Maju Pilkada
Bawaslu: Pilkada Serentak 2024 Berbeda dengan Pilkada 2020
MK Terima 23 Amicus Curiae, Terbanyak Sepanjang Tangani PHPU Pilpres

Berita Terkait

Senin, 6 Mei 2024 - 00:47 WIB

Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan

Minggu, 5 Mei 2024 - 00:14 WIB

Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI

Jumat, 3 Mei 2024 - 01:57 WIB

Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu

Selasa, 30 April 2024 - 04:44 WIB

MK Gelar Sidang Perdana Tangani 297 PHPU Legislatif 2024

Rabu, 24 April 2024 - 00:07 WIB

KPU Akan Atur Caleg Terpilih yang Ingin Maju pada Pilkada 2024

Senin, 22 April 2024 - 09:52 WIB

Akademisi Unila: Butuh Aturan yang Jelas saat Caleg Terpilih Maju Pilkada

Senin, 22 April 2024 - 00:12 WIB

Bawaslu: Pilkada Serentak 2024 Berbeda dengan Pilkada 2020

Jumat, 19 April 2024 - 00:50 WIB

MK Terima 23 Amicus Curiae, Terbanyak Sepanjang Tangani PHPU Pilpres

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Kemenkes

Kesehatan

KRIS Jamin Pelayanan Pasien tak Dibeda-bedakan

Jumat, 17 Mei 2024 - 00:16 WIB