Gantikan Hasyim Asy’ari, Afifuddin Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU

- Admin

Jumat, 5 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk menunjuk Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari, yang dijatuhkan sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Foto: KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk menunjuk Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari, yang dijatuhkan sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Foto: KPU

INIKEPRI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk menunjuk Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy’ari, yang dijatuhkan sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan Anggota KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

“Sebagai Plt Ketua (KPU RI) mulai hari ini sekitar pukul 11.30 WIB,” kata pria yang akrab disapa Afif melalui keterangan resmi, Kamis (4/7/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, pemilihan dirinya sebagai Plt Ketua KPU RI sesuai kesepakatan antaranggota.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya kompak dan tidak memiliki perbedaan sikap untuk menentukan sosok yang menggantikan posisi Hasyim Asy’ari.

Baca Juga :  Ketua KPU Positif Covid-19

“Kita kompak, kita tidak ada perbedaan sikap sama sekali dan itu penting sebagai energi kami melangkah bersama,” ujarnya.

Afif menegaskan, bahwa Hasyim Asy’ari sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPU RI.

Hal itu sesuai dengan Sidang Putusan Nomor Perkara 90-PKE-DKPP/V/2024 di Jakarta, Rabu (3/7).

Meski Surat Keterangan (SK) Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) belum keluar, KPU wajib melakukan penunjukan Plt KPU RI sekitar 1×24 jam usai pembacaan putusan DKPP.

“Putusan DKPP sudah dibacakan kemarin dan mekanisme organisasi kita dalam hal ada putusan DKPP dan berhalangan tetap dengan klausul-klausul yang jelas, maka kami harus melakukan penunjukan Plt dalam waktu 1×24 jam,” kata  Afif.

Selain itu, KPU juga sudah mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Baca Juga :  KPU Rumuskan Aturan Kampanye Pemilu 2024

“Kalau kita lihat situasi pembacaan putusan DKPP kemarin sekitar jam 2 sampai 3 sore, maka kami menganggap sekarang mendekati 24 jam. Belum 24 jam dan kami sudah mematuhi aturan PKPU 5 Tahun 2022,” tuturnya.

Sebelumnya,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari terkait kasus dugaan asusila.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Baca Juga :  DKPP: KPU dan Bawaslu tak Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Selain itu, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Sidang Putusan Nomor Perkara 90-PKE-DKPP/V/2024 tersebut dimulai pukul 14.10 WIB, dan dibuka oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito. Adapun Hasyim hadir secara daring dalam persidangan tersebut melalui aplikasi telekonferensi Zoom.

“Dengan ini saya menyatakan dibuka, dan terbuka untuk umum,” kata Heddy membuka sidang.

Penulis : RBP

Editor : IZ

Berita Terkait

Tampilan Surat Izin Mengemudi Berubah
Berikut Empat Perwira Tinggi Polri yang Ikut Seleksi Capim KPK
Pemerintah Sukses Pulihkan 86 Layanan Publik di Pusat Data Nasional Sementara 2
Wapres Ma’ruf Amin: Capaja TNI-Polri Harus Siap Mengawal Visi Indonesia Emas 2045
Strategi Baru Polri Memberantas Narkoba, Penerapan TPPU kepada Bandar dan Kurir
Kominfo Bangun Pusat Pengembangan Talenta Digital di 34 Provinsi
Menko PMK: Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan di Semester I 2024
Tarif Listrik Triwulan III 2024 Tidak Naik

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 08:11 WIB

Berikut Empat Perwira Tinggi Polri yang Ikut Seleksi Capim KPK

Minggu, 14 Juli 2024 - 06:52 WIB

Pemerintah Sukses Pulihkan 86 Layanan Publik di Pusat Data Nasional Sementara 2

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:54 WIB

Wapres Ma’ruf Amin: Capaja TNI-Polri Harus Siap Mengawal Visi Indonesia Emas 2045

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:52 WIB

Strategi Baru Polri Memberantas Narkoba, Penerapan TPPU kepada Bandar dan Kurir

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:26 WIB

Kominfo Bangun Pusat Pengembangan Talenta Digital di 34 Provinsi

Jumat, 5 Juli 2024 - 10:00 WIB

Gantikan Hasyim Asy’ari, Afifuddin Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU

Kamis, 4 Juli 2024 - 11:31 WIB

Menko PMK: Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan di Semester I 2024

Minggu, 30 Juni 2024 - 09:12 WIB

Tarif Listrik Triwulan III 2024 Tidak Naik

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ekonomi

OJK Imbau Masyarakat Waspadai Penyalahgunaan Data Pribadi

Senin, 22 Jul 2024 - 06:40 WIB