Sekolah Rakyat Hadir untuk Memuliakan Anak-Anak Keluarga Miskin

- Publisher

Kamis, 10 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh, menegaskan tiga kata kunci utama yang menjadi landasan filosofis program Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan, menjangkau yang tak terjangkau, dan memungkinkan yang tak mungkin dari anak-anak keluarga miskin.

Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungannya ke lokasi simulasi Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).

“Sekolah Rakyat tidak hanya soal akses pendidikan, tetapi juga memuliakan siswa-siswi dari keluarga miskin. Anak-anak ini bukan hanya diberi kesempatan sekolah, tapi juga dimuliakan dalam prosesnya,” ujar Muhammad Nuh di hadapan para awak media.

Menurut mantan Menteri Pendidikan tersebut, banyak anak yang secara geografis dekat dengan sekolah, tetapi tetap tidak mampu mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan sosial. Biaya personal seperti transportasi, seragam, hingga makan, menjadi hambatan besar yang tidak tertangani oleh program sekolah gratis reguler.

BACA JUGA:  Ini Empat Jenis Penyimpangan Seksual Menurut RUU Ketahanan Keluarga

“Biaya sekolah memang gratis, tapi biaya personal tidak. Di sinilah Sekolah Rakyat hadir menjangkau mereka yang selama ini tak terjangkau oleh sistem,” jelasnya.

Nuh juga menyoroti pentingnya menciptakan jalur lanjutan bagi siswa Sekolah Rakyat. Ia menyinggung program seperti KIP Kuliah, sebagai kelanjutan dari Bidikmisi, yang memberi peluang bagi lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan tinggi.

“Sekolah Rakyat ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan. Kita ingin anak-anak yang awalnya dianggap tak punya masa depan, justru melompat lebih tinggi,” katanya.

BACA JUGA:  Sekolah Rakyat, Visi Besar Presiden untuk Putus Kemiskinan melalui Pendidikan

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nuh juga menyampaikan usulan penting agar program Sekolah Rakyat memiliki payung hukum yang kuat dalam bentuk pengaturan khusus dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang saat ini sedang dalam proses pembahasan.

“Kita tidak ingin Sekolah Rakyat berhenti hanya sampai masa Presiden Prabowo saja. Ini harus berlanjut, lestari, dan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Harus ada acuan hukum di UU Sisdiknas,” tegasnya.

Muhammad Nuh mengaku bersyukur karena banyak pihak telah menyatakan dukungan terhadap inisiatif ini. Beberapa sekolah unggulan bahkan turut membantu dalam perancangan model pendidikan Sekolah Rakyat secara cuma-cuma.

BACA JUGA:  Pendidikan Gratis, Kemensos Matangkan Sekolah Rakyat

“Yang menggembirakan adalah banyak sekali yang tertarik dan membantu secara cuma-cuma. Ada Taruna Nusantara, JT Arsha, dan banyak lainnya. Ini bentuk nyata gotong royong untuk pendidikan,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Muhammad Nuh menekankan bahwa Sekolah Rakyat masih dalam tahap awal, dan pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk terus menyempurnakan model ini.

“Bismillah, ini awal yang baik. Sekolah Rakyat adalah eksperimen sosial besar yang kita harapkan bisa menjadi wajah baru pendidikan yang adil, setara, dan memuliakan,” pungkasnya.

Penulis : DI

Editor : IZ

Berita Terkait

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September
OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka
Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD
Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW
BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun
Mau Jadi Petugas Haji 2027? Ini Syarat, Jadwal Seleksi dan Perkiraan Honornya
Gugatan Ganti “Laut China Selatan” Jadi “Laut Natuna Utara” Ditolak MK
Sindikat Meterai Palsu Lintas Provinsi Dibongkar, Negara Berpotensi Rugi Rp1,03 Triliun

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 11:20 WIB

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September

Rabu, 16 September 2026 - 10:00 WIB

OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka

Senin, 7 September 2026 - 07:15 WIB

Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD

Sabtu, 5 September 2026 - 11:15 WIB

Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

Jumat, 4 September 2026 - 09:00 WIB

BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun

Berita Terbaru