Polri Mulai Berlakukan KUHP dan KUHAP Baru, Penegakan Hukum Masuki Babak Baru

- Publisher

Sabtu, 3 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat menjawab pertanyaan wartawan. Foto: Dokumentasi/Humas Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat menjawab pertanyaan wartawan. Foto: Dokumentasi/Humas Polri

INIKEPRI.COM – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi memasuki babak baru penegakan hukum nasional dengan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penerapan aturan ini efektif berlaku sejak Jumat, 2 Januari 2026, tepat pada dini hari.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa seluruh jajaran Polri di tingkat pusat hingga daerah telah diarahkan untuk langsung mengimplementasikan regulasi tersebut.

“Sejak pukul 00.01 WIB, seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum sudah wajib berpedoman pada KUHP dan KUHAP yang baru,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

BACA JUGA:  Diam-diam Kapal China Ini Sudah di Titik KRI Nanggala Tenggelam, Siap Evakuasi!

Menurutnya, penerapan ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada satu fungsi saja. Seluruh unsur penegakan hukum di lingkungan Polri telah disiapkan untuk beradaptasi dengan sistem hukum pidana yang baru.

“Pemberlakuan ini mencakup seluruh fungsi, mulai dari reserse kriminal, Baharkam, Korlantas, Kortas Tipikor, hingga Densus 88. Semua bergerak dalam satu kerangka hukum yang sama,” jelasnya.

Untuk memastikan implementasi berjalan seragam, Bareskrim Polri telah menyusun dan menetapkan pedoman teknis sebagai acuan kerja bagi penyidik di lapangan. Pedoman tersebut mencakup tata cara penanganan perkara serta format administrasi penyidikan yang disesuaikan dengan ketentuan baru.

BACA JUGA:  Anggota Polri Dilarang ke Tempat Hiburan dan Tenggak Miras

“Pedoman pelaksanaan beserta format administrasi penyidikan telah ditandatangani langsung oleh Kabareskrim Polri sebagai dasar operasional,” tambah Trunoyudo.

Ia menekankan, pembaruan hukum ini bukan sekadar pergantian regulasi, tetapi merupakan upaya memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan profesionalisme dalam penanganan perkara pidana di Indonesia.

Sementara itu, Kejaksaan Agung RI juga memastikan kesiapan institusinya dalam menyambut berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa koordinasi lintas lembaga telah dibangun jauh hari.

BACA JUGA:  Program DLA Kominfo Diikuti Lebih dari Seribu Pemimpin Sektor Publik dan Swasta

“Secara kelembagaan, Kejaksaan telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Polri, pemerintah daerah, serta Mahkamah Agung guna menyamakan persepsi dan pola penanganan perkara,” kata Anang.

Ia menambahkan, sinergi antarlembaga menjadi kunci utama agar penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan efektif, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru ini, aparat penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih terkoordinasi, adaptif, dan selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penulis : RP

Editor : IZ

Berita Terkait

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta sebagai Saksi
Fahd Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tegaskan Tak Terkait Uang Korupsi
Batas Penetapan UMP 2027 Tinggal Hitungan Hari, Gubernur Wajib Umumkan 21 November
Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?
CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi
Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya
Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan
Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta sebagai Saksi

Rabu, 18 November 2026 - 08:33 WIB

Fahd Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tegaskan Tak Terkait Uang Korupsi

Rabu, 18 November 2026 - 08:13 WIB

Batas Penetapan UMP 2027 Tinggal Hitungan Hari, Gubernur Wajib Umumkan 21 November

Selasa, 17 November 2026 - 11:01 WIB

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?

Minggu, 15 November 2026 - 08:30 WIB

CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi

Berita Terbaru