INIKEPRI.COM – Pemerintah resmi memperbarui ketentuan penggunaan seragam batik KORPRI bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 22 Januari 2026.
Aturan tersebut mengikat seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di lingkungan instansi pusat hingga pemerintah daerah.
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa penyeragaman pemakaian batik KORPRI bukan sekadar persoalan busana dinas, melainkan bagian dari upaya memperkuat identitas dan soliditas ASN sebagai tulang punggung birokrasi negara.
“Seragam KORPRI adalah simbol kebersamaan ASN. Melalui kebijakan ini, kami ingin menegaskan kembali semangat persatuan, disiplin, dan jiwa korsa aparatur negara sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Zudan dalam keterangannya.
Bukan Sekadar Seragam, Tapi Identitas ASN
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, ASN diwajibkan mengenakan batik KORPRI pada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan secara nasional. Penyeragaman ini diharapkan menciptakan kesan profesional, tertib, dan berwibawa dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurut BKN, konsistensi penggunaan seragam juga menjadi bagian dari etika kerja ASN di ruang publik, terutama saat menghadiri kegiatan resmi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Jadwal Resmi Pemakaian Batik KORPRI
Mengacu pada Surat Edaran BKN Nomor 2 Tahun 2026, batik KORPRI wajib dikenakan ASN pada:
1. Setiap hari Kamis
2. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI
3. Tanggal 17 setiap bulan
4. Upacara hari besar nasional
5. Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang
6. Pelantikan ASN pada jabatan manajerial dan fungsional
7. Rapat atau pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI
Ketentuan ini berlaku seragam di seluruh Indonesia, tanpa pengecualian wilayah maupun instansi.
Dorong Disiplin dan Wibawa Birokrasi
BKN berharap, kebijakan ini dapat dijalankan dengan kesadaran penuh oleh seluruh ASN, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai pelayan publik.
“Ketertiban dalam hal kecil seperti seragam mencerminkan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas yang lebih besar. Dari kedisiplinan inilah kepercayaan publik dibangun,” tambah Zudan.
Dengan berlakunya aturan baru ini, ASN diharapkan tidak lagi keliru dalam penggunaan seragam, sekaligus mampu menampilkan wajah birokrasi yang rapi, solid, dan profesional di mata masyarakat.
Penulis : RP
Editor : IZ
