Lebaran 2026 Berpotensi Berbeda, Ini Prediksi NU dan Muhammadiyah

- Publisher

Rabu, 18 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, perbincangan mengenai keseragaman penetapan hari lebaran kembali mengemuka. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, diperkirakan memiliki potensi perbedaan dalam menentukan awal 1 Syawal tahun ini.

Meski demikian, kepastian resmi tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pemerintah Gelar Sidang Isbat

Pemerintah dijadwalkan menggelar sidang isbat pada Kamis, 19 Maret 2026, bertempat di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.

Forum ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan duta besar negara sahabat, DPR RI, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, hingga lembaga teknis seperti BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta para pakar falak dari berbagai organisasi Islam.

BACA JUGA:  Dicari! Imam Masjid An-Nadloh NU Center Kepri, Ini Syaratnya

Sidang isbat menjadi penentu akhir, karena menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal secara langsung).

Prediksi Versi Nahdlatul Ulama

Berdasarkan data yang dirilis Lembaga Falakiyah PBNU, posisi hilal pada 29 Ramadan 1447 H atau 19 Maret 2026 menunjukkan bahwa bulan sudah berada di atas ufuk, namun belum memenuhi kriteria imkanur rukyat (kemungkinan terlihatnya hilal).

Di sejumlah wilayah Indonesia, tinggi hilal masih tergolong rendah. Misalnya di Sabang tercatat sekitar 2 derajat lebih, sementara di Jakarta hanya sekitar 1 derajat lebih. Angka ini dinilai belum cukup untuk memastikan hilal dapat terlihat secara kasat mata.

Dengan kondisi tersebut, secara metode rukyat yang digunakan NU, ada kemungkinan bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga Idulfitri berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Namun, keputusan final tetap menunggu hasil rukyat di lapangan.

BACA JUGA:  PWNU Kepri Gelar Upacara HUT RI ke -75

Penetapan Versi Muhammadiyah

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Penetapan ini didasarkan pada metode hisab dengan prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal. Dalam perhitungan tersebut, terdapat wilayah di bumi yang telah memenuhi kriteria ketinggian bulan dan elongasi minimum, sehingga secara global bulan baru dinyatakan telah masuk.

Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah tidak menunggu rukyat lokal, melainkan menggunakan standar global dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Peluang Lebaran Bersama

BACA JUGA:  Ribuan Warga Padati Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Muhammadiyah Batam Gelar Salat Id Lebih Awal

Dengan perbedaan pendekatan antara rukyat (NU) dan hisab global (Muhammadiyah), peluang perbedaan hari raya tahun ini cukup terbuka.

Namun demikian, keputusan pemerintah melalui sidang isbat tetap menjadi acuan nasional yang biasanya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia.

Perbedaan penentuan Idulfitri sendiri bukan hal baru. Dalam sejarahnya, dinamika ini telah menjadi bagian dari khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Ilmu Falak.

Menjaga Kebersamaan di Tengah Perbedaan

Di tengah potensi perbedaan, semangat persatuan tetap menjadi hal utama. Perbedaan metode tidak mengurangi makna Idulfitri sebagai momentum kebersamaan, saling memaafkan, dan mempererat silaturahmi.

Kini, masyarakat tinggal menunggu hasil sidang isbat yang akan menjadi penentu, apakah Lebaran 2026 akan dirayakan serentak atau kembali berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya.

Penulis : RBP

Editor : IZ

Berita Terkait

Menteri Agama Nasaruddin Yakin Pesantren Akan Jadi Sekolah Paling Dicari di Era AI
Sempat Viral dan Membingungkan, Ditjen Dukcapil Luruskan Isu Larangan Fotokopi e-KTP
Kabar Lega untuk Guru Honorer! Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal, Jamin Tetap Bisa Mengajar
Pemerintah Jamin Status dan Kesejahteraan Guru Non-ASN, Penataan Dilakukan Bertahap
Prabowo Tegas! Potongan Ojol Diminta di Bawah 10 Persen, Driver Dapat 92%
Program SMA Unggul Garuda Digeber, Akses Pendidikan Berkualitas Kian Terbuka
Ketum GHLHI Soroti Menteri Lingkungan Hidup, Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas
Serahkan KTP di Lobi Gedung? Pakar Sebut Berpotensi Langgar UU Data Pribadi

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 15:09 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Yakin Pesantren Akan Jadi Sekolah Paling Dicari di Era AI

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:01 WIB

Sempat Viral dan Membingungkan, Ditjen Dukcapil Luruskan Isu Larangan Fotokopi e-KTP

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:13 WIB

Kabar Lega untuk Guru Honorer! Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal, Jamin Tetap Bisa Mengajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:24 WIB

Pemerintah Jamin Status dan Kesejahteraan Guru Non-ASN, Penataan Dilakukan Bertahap

Jumat, 1 Mei 2026 - 14:28 WIB

Prabowo Tegas! Potongan Ojol Diminta di Bawah 10 Persen, Driver Dapat 92%

Berita Terbaru