INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Natuna bergerak cepat menyikapi rencana pelaksanaan floating repair dan docking (FDR) KM Bukit Raya pada 2026. Tak ingin aktivitas masyarakat terganggu di tengah musim libur sekolah, Pemkab Natuna resmi meminta Kementerian Perhubungan RI menunda jadwal perbaikan kapal tersebut atau menyediakan kapal pengganti selama masa docking berlangsung.
Langkah tersebut diambil mengingat KM Bukit Raya selama ini menjadi urat nadi transportasi laut bagi masyarakat Natuna. Selain melayani mobilitas penumpang, kapal milik PT Pelni itu juga memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik dari dan menuju wilayah perbatasan tersebut.
Kekhawatiran muncul karena jadwal docking direncanakan berlangsung pada 25 Juni hingga 20 Juli 2026, bertepatan dengan periode libur panjang sekolah yang biasanya diikuti peningkatan jumlah penumpang dan arus barang.
Untuk mengantisipasi potensi terganggunya konektivitas, Bupati Natuna telah mengirim surat bernomor 500.11.2.5/78/UP.3/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
Melalui surat tersebut, Pemkab Natuna meminta agar jadwal docking KM Bukit Raya pada trayek Natuna dapat ditunda sementara selama dua hingga tiga perjalanan berikutnya.
Apabila penundaan tidak memungkinkan, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat menyediakan kapal pengganti agar layanan transportasi laut bagi masyarakat tetap berjalan normal.
Langkah yang dilakukan Pemkab Natuna itu juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Kepri turut menyampaikan permohonan serupa kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui surat bernomor B/100.3.12.4/707/DISHUB-SET/2026.
Sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran konektivitas wilayah sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terputusnya layanan pelayaran selama masa perbaikan kapal.
Selain menunggu respons dari Kementerian Perhubungan, Pemkab Natuna saat ini juga masih menantikan jadwal resmi pengoperasian KM Kalimutu yang direncanakan PT Pelni untuk melayani jalur pelayaran dari dan menuju Natuna.
Keputusan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nantinya akan menjadi penentu apakah jadwal docking KM Bukit Raya dapat diundur atau pemerintah pusat akan menyiapkan armada pengganti guna menjamin kelancaran transportasi laut bagi masyarakat Natuna selama musim liburan.
