INIKEPRI.COM — Posisi Natuna sebagai wilayah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi daerah, mulai dari konektivitas hingga penguatan ekonomi maritim.
Rakor berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu (26/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyampaikan langsung kondisi daerah dan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.
Cen Sui Lan mengatakan, kunjungan Wamenlu RI menjadi kesempatan penting bagi Natuna untuk memperkenalkan lebih jauh karakteristik wilayah sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan yang membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, kondisi geografis Natuna membuat pembangunan tidak bisa dipandang dengan pendekatan yang sama seperti daerah daratan. Sebagian besar wilayah Natuna merupakan laut dan tersebar dalam gugusan pulau.
Natuna memiliki luas wilayah sekitar 264.198,37 kilometer persegi. Dari luasan tersebut, sekitar 99,24 persen merupakan wilayah laut, sedangkan daratan hanya sekitar 0,76 persen. Kabupaten Natuna juga memiliki 154 pulau, namun baru 27 pulau yang tercatat berpenghuni.
Kondisi tersebut, kata Cen Sui Lan, berpengaruh langsung terhadap konektivitas, pelayanan publik hingga pemerataan pembangunan.
Akses Jadi Persoalan Utama
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah konektivitas. Cen Sui Lan secara khusus mendorong pembukaan penerbangan langsung dari Ranai menuju Jakarta.
Selama ini, masyarakat Natuna masih kerap menggunakan Batam sebagai titik transit untuk perjalanan menuju Jakarta maupun sebaliknya. Kondisi tersebut dinilai membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.
“Bagi Natuna, akses transportasi bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga berkaitan dengan biaya masyarakat, aktivitas ekonomi dan kemudahan pelayanan pemerintahan. Karena itu, penerbangan langsung Ranai-Jakarta sangat kami harapkan dapat diwujudkan,” ujar Cen Sui Lan.
Selain penerbangan, pemerintah daerah juga menilai revitalisasi pelabuhan perlu menjadi bagian dari penguatan konektivitas Natuna.
Infrastruktur pelabuhan dinilai penting bukan hanya untuk pergerakan orang dan barang, tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.
Perikanan dan Nelayan Tradisional
Dalam pertemuan tersebut, Cen Sui Lan juga menyoroti sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Natuna.
Ia meminta perhatian terhadap keberadaan nelayan tradisional yang masih menjadi bagian besar dari masyarakat pesisir. Dukungan terhadap nelayan dinilai penting agar mereka mampu meningkatkan produktivitas sekaligus tetap memiliki ruang dalam perkembangan industri perikanan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan fasilitas yang lebih memadai untuk pendaratan dan pengelolaan hasil tangkapan ikan.
Penguatan sektor tersebut diharapkan tidak berhenti pada produksi, tetapi dilanjutkan dengan pengembangan rantai distribusi dan pasar sehingga nilai ekonomi hasil laut dapat lebih banyak dirasakan masyarakat Natuna.
Dorong Natuna Masuk Jalur Ekonomi Ekspor
Cen Sui Lan turut menyampaikan gagasan agar Natuna dapat dikembangkan sebagai salah satu wilayah transit barang ekspor dari luar negeri sebelum diteruskan ke berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, posisi geografis Natuna yang berada di kawasan perbatasan dapat menjadi modal untuk mengembangkan fungsi ekonomi tersebut apabila didukung infrastruktur, regulasi dan konektivitas yang memadai.
Selain sektor kelautan, pemerintah daerah juga menyampaikan berbagai agenda pembangunan lainnya, termasuk optimalisasi lahan transmigrasi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Untuk Kampung Nelayan Merah Putih, terdapat 20 titik yang direncanakan di Natuna. Satu titik telah selesai dibangun dan masih dalam proses melengkapi kebutuhan fasilitas.
Sementara itu, KDMP telah terealisasi di 35 titik, meskipun belum seluruhnya mulai beroperasi.
Sekolah Rakyat hingga Fasilitas Olahraga
Di bidang pendidikan, Natuna juga mendapatkan alokasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai anggaran sekitar Rp250 miliar. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 11 hektare untuk mendukung program tersebut.
Cen Sui Lan menegaskan bahwa berbagai program pemerintah pusat yang masuk ke Natuna perlu diselaraskan dengan karakteristik daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemkab Natuna juga mengusulkan penguatan fasilitas olahraga, termasuk pembangunan kolam renang yang representatif. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan kesiapan Natuna menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau pada 2028.
“Kami ingin pelaksanaan Porprov nanti tidak sekadar menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga menunjukkan kesiapan Natuna sebagai tuan rumah. Karena itu, fasilitas pendukung harus dipersiapkan dari sekarang,” katanya.
Sejumlah persoalan lain turut disampaikan dalam rakor, termasuk terkait Dana Bagi Hasil (DBH), sertifikasi lahan masyarakat di Satuan Permukiman Kecamatan Batubi, serta kebutuhan penguatan berbagai infrastruktur dasar.
Di sisi lain, potensi pariwisata juga menjadi perhatian. Cen Sui Lan menyampaikan bahwa Geopark Nasional Natuna telah ditetapkan sebagai Kandidat Aspiring UNESCO Global Geopark (UGGp) 2026.
Status tersebut dinilai dapat menjadi pintu untuk memperluas pengenalan Natuna di tingkat internasional sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat.
Wamenlu Soroti Posisi Strategis Natuna
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menyambut berbagai masukan yang disampaikan pemerintah daerah.
Ia menilai posisi Natuna memiliki arti penting bagi Indonesia karena berada di kawasan perbatasan dan berhadapan dengan lingkungan geopolitik yang strategis.
Menurut Arif, penguatan Natuna perlu dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki daerah, terutama sektor kelautan dan perikanan.
Potensi sumber daya laut Natuna, termasuk komoditas bernilai tinggi seperti ikan Napoleon, dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan lebih jauh.
Pasar internasional juga menjadi salah satu peluang yang dapat digarap. Arif menyebut Jepang, China dan Singapura sebagai sejumlah negara yang memiliki potensi pasar bagi produk perikanan Natuna.
Pengembangan sektor tersebut, menurutnya, membutuhkan ekosistem yang saling terhubung antara produksi, pengolahan, distribusi, hingga akses pasar.
Rakor antara Pemkab Natuna dan Wamenlu RI ini pun menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Bagi Natuna, penguatan konektivitas, ekonomi maritim dan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting agar posisi strategis sebagai wilayah perbatasan dapat sekaligus menjadi kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Penulis : RBP
Editor : IZ
