Dana Pribadi Presiden Prabowo untuk Uji Coba Makan Bergizi Gratis tidak Masalah

- Publisher

Rabu, 15 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Foto Istimewa/Humas DPR RI

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Foto Istimewa/Humas DPR RI

INIKEPRI.COM – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan terkait penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk mendanai tahap uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dasco menyebutkan bahwa langkah itu merupakan keputusan yang tepat, mengingat tujuan utama dari program MBG adalah untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Dasco, karena program itu masih dalam tahap uji coba dan belum menjadi program resmi, penggunaan dana pribadi sebagai sumber pendanaan tidak menimbulkan masalah.

“Karena kita ingin begitu APBN turun, program berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada pemborosan APBN. Maka, di beberapa titik itu menggunakan dana pribadi. Namanya uji coba kan belum program resmi, sehingga menurut saya tidak ada masalah kalau dibiayai seperti itu,” ujar Dasco, saat ditemui wartawan pada Selasa (14/1/2025).

BACA JUGA:  Ribuan Kotak Amal Untuk Pendanaan Jaringan Teroris Tersebar, Waspada!

Dasco juga menambahkan bahwa meskipun dana pribadi Prabowo digunakan dalam uji coba program MBG, sebagian dari pendanaan juga berasal dari kontribusi para pendukung dan simpatisan yang mendukung inisiatif tersebut.

“Tidak semua pembiayaan uji coba ini berasal dari Pak Prabowo. Banyak simpatisan dan pendukung yang bergotong royong secara swadaya untuk mendukung pelaksanaan di beberapa daerah. Kalau itu dilakukan dalam batas kemampuan, ya tidak perlu meminjam,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

BACA JUGA:  KPK Ingatkan 33 Ribu Wajib Lapor LHKPN Segera Penuhi Kewajibannya

Meskipun program uji coba masih berlangsung, Dasco mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, karena uji coba ini dimaksudkan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan sebelum program resmi dijalankan dengan pendanaan APBN.

“Hal ini justru berguna sebagai bahan evaluasi agar ke depan ada perbaikan di mana pun yang kurang. Dengan begitu, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini bisa lebih optimal,” tambah Dasco.

BACA JUGA:  KPK Dukung Penuh Komitmen Pemerintah Prabowo-Gibran dalam Pemberantasan Korupsi

Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu inovasi dari pemerintahan Presiden Prabowo, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan makanan bergizi tanpa membebani APBN. Program ini juga menekankan efisiensi anggaran, sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan solusi yang lebih terarah dan efektif dalam upaya mengatasi masalah gizi di masyarakat tanpa mengurangi kualitas program dan tanpa menambah beban anggaran negara.

Penulis : RP

Editor : IZ

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru