Isu Iuran Rp17 Triliun ke BoP Dibantah, Ini Penjelasan Lengkap Presiden Prabowo

- Publisher

Senin, 23 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto. Foto:  Istimewa

Presiden Prabowo Subianto. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen memberikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun kepada Board of Peace (BoP).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pakar yang ditayangkan pada Sabtu (21/3/2026). Ia menegaskan bahwa sejak awal tidak ada janji maupun kesiapan dari Indonesia untuk memberikan iuran tersebut.

“Sejak awal kita tidak pernah menyatakan kesiapan untuk ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak ada komitmen sama sekali,” tegas Prabowo.

Tidak Pernah Ada Komitmen Resmi

Presiden menekankan bahwa dalam berbagai forum internasional, Indonesia tidak pernah menyampaikan komitmen pendanaan kepada BoP. Isu yang berkembang dinilai tidak berdasar dan tidak mencerminkan posisi resmi pemerintah.

BACA JUGA:  Anak - Anak Diminta Segera Imunisasi, Ada Potensi Wabah Ganda

Tidak Hadir dalam Forum Donor Awal

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia juga tidak terlibat dalam pertemuan founding donors yang digelar di Washington D.C., Amerika Serikat. Pertemuan tersebut diikuti oleh negara-negara yang memang memberikan kontribusi dana awal.

“Itu pertemuan negara-negara penyumbang awal. Indonesia tidak ada di situ. Dari awal kita memang tidak berkomitmen soal pendanaan,” jelasnya.

Fokus pada Kontribusi Non-Finansial

Meski tidak memberikan kontribusi dana, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dunia melalui jalur lain, seperti pengiriman pasukan penjaga perdamaian.

BACA JUGA:  Pemprov Kepri Siap Dukung Arahan Presiden Prabowo Jadikan Pulau Galang Tempat Pengobatan Warga Gaza

“Kita siap berkontribusi dalam bentuk pasukan perdamaian sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Presiden.

Peluang Bantuan Bersifat Situasional

Prabowo juga membuka kemungkinan kontribusi di masa depan, terutama dalam tahap rekonstruksi pascakonflik. Namun, kontribusi tersebut bersifat kondisional dan bukan dalam bentuk iuran tetap.

“Kalau situasi memungkinkan, seperti saat rekonstruksi dimulai, Indonesia bisa ikut membantu. Kita punya banyak pengalaman, termasuk melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah konflik,” katanya.

BACA JUGA:  Pemerintah Ingatkan Penularan Covid-19 lewat Mikrodroplet, Cara Mencegahnya Begini

Berawal dari Rancangan Dokumen

Isu mengenai kewajiban kontribusi 1 miliar dolar AS sebelumnya muncul dari rancangan piagam BoP yang dikaitkan dengan kebijakan Presiden Donald Trump. Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya syarat kontribusi dana bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak terikat dengan ketentuan tersebut dan tetap mengedepankan prinsip selektif dalam menjalin kerja sama internasional.

Dengan demikian, posisi Indonesia dalam BoP tetap terbuka secara diplomatik tanpa komitmen finansial. Pemerintah memastikan setiap langkah yang diambil selalu mengutamakan kepentingan nasional serta kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.

Penulis : RP

Editor : IZ

Berita Terkait

Program SMA Unggul Garuda Digeber, Akses Pendidikan Berkualitas Kian Terbuka
Ketum GHLHI Soroti Menteri Lingkungan Hidup, Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas
Serahkan KTP di Lobi Gedung? Pakar Sebut Berpotensi Langgar UU Data Pribadi
Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 5 Santri Laki-Laki, Ustaz SAM Dilaporkan ke Bareskrim Polri
KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah
Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam
Terpidana Kasus Quotex Doni Salmanan Resmi Bebas Bersyarat Sejak 6 April 2026
Kepala BNN Usul Vape Dilarang, Temuan Zat Narkotika Mengejutkan

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 17:50 WIB

Ketum GHLHI Soroti Menteri Lingkungan Hidup, Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas

Minggu, 19 April 2026 - 11:52 WIB

Serahkan KTP di Lobi Gedung? Pakar Sebut Berpotensi Langgar UU Data Pribadi

Jumat, 17 April 2026 - 06:59 WIB

Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 5 Santri Laki-Laki, Ustaz SAM Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Senin, 13 April 2026 - 16:18 WIB

KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah

Sabtu, 11 April 2026 - 08:00 WIB

Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam

Berita Terbaru