INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memanfaatkan momentum silaturahmi bersama tokoh masyarakat, RT/RW, dan LPM sebagai ruang terbuka untuk mendengar langsung aspirasi warga sekaligus menyampaikan arah pembangunan Kota Batam ke depan.
Kegiatan yang berlangsung di Golden Prawn 933, Bengkong, Rabu (6/5/2026) malam itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, anggota DPRD Kota Batam, serta perwakilan masyarakat dari sejumlah kecamatan seperti Bengkong, Lubuk Baja, Batam Kota, Nongsa, hingga Batu Ampar.
Dalam suasana penuh keakraban, Amsakar menegaskan bahwa silaturahmi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah dinamika Batam yang terus berkembang.
“Setelah satu tahun tiga bulan kita disibukkan dengan berbagai agenda formal pemerintahan, malam ini menjadi kesempatan yang baik untuk duduk bersama, mempererat komunikasi, dan menyampaikan apa saja yang sudah kita kerjakan untuk Batam,” ujar Amsakar.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antarmasyarakat di tengah derasnya arus informasi dan perbedaan pandangan yang kerap muncul di ruang publik.
“Seribu kawan itu masih terlalu sedikit, tetapi satu musuh terlalu mahal. Jangan sampai energi kita habis hanya karena persoalan-persoalan yang membuat kita saling menjauh,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Amsakar turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan Batam, termasuk dukungan besar dari pemerintah pusat melalui terbitnya empat Peraturan Pemerintah (PP) strategis dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan Batam sebagai kawasan perdagangan dan investasi nasional.
“Selama 27 tahun saya berada di birokrasi, baru kali ini Batam mendapatkan empat PP sekaligus dalam satu tahun. Ini peluang besar yang harus dijawab dengan kerja nyata dan keseriusan bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dua regulasi yakni PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 memberikan penguatan terhadap penyelenggaraan kawasan bebas melalui perluasan kewenangan perizinan dan nonperizinan. Sementara PP Nomor 47 Tahun 2025 memperluas wilayah kerja BP Batam hingga mencakup 22 pulau penyangga di sekitarnya.
Dalam paparannya, Amsakar juga menegaskan bahwa kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra diarahkan untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kepemimpinan kami bersama Bu Li Claudia harus mampu melahirkan lompatan-lompatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, ia menyebut sejumlah indikator menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,69 persen menjadi 6,76 persen. Angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen, sementara realisasi investasi sepanjang 2025 melampaui target hingga mencapai Rp69,3 triliun atau sekitar 115,5 persen.
Tak hanya itu, pada triwulan pertama 2026, nilai investasi Batam juga melonjak signifikan dari Rp8,6 triliun menjadi Rp17,5 triliun atau tumbuh sekitar 103 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, seperti distribusi air bersih, banjir, dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tengah ditangani secara bertahap melalui pembangunan drainase terpadu, perbaikan sistem distribusi air, hingga pembenahan tata kelola persampahan.
“Tidak semua persoalan bisa selesai dalam waktu singkat. Tetapi kami memastikan satu per satu persoalan itu terus ditangani secara serius,” katanya.
Di hadapan tokoh masyarakat dan perangkat lingkungan yang hadir, Amsakar juga secara terbuka meminta masyarakat memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun tiga bulan terakhir.
“Silakan beri kami catatan, kritik, dan evaluasi. Itu penting agar kami tahu apa yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada pelayanan pemerintah yang belum memenuhi harapan masyarakat.
“Kami menyadari masih ada kekurangan. Karena itu kami terus berupaya memperbaiki pelayanan dan mempercepat penyelesaian persoalan yang dirasakan warga,” kata Amsakar.
Ke depan, Pemerintah Kota Batam disebut tetap fokus menjalankan 15 program prioritas daerah, termasuk rencana peningkatan plafon bantuan usaha mikro tanpa bunga dari Rp20 juta menjadi kisaran Rp50 juta hingga Rp100 juta, serta penguatan infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih.
Menutup sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa pembangunan Batam tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri tanpa dukungan masyarakat.
“Batam ini rumah kita bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan, kritik, dan keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk membawa Batam semakin maju,” pungkasnya.
Penulis : DI
Editor : IZ
