INIKEPRI.COM — Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 itu, Prabowo menegaskan perlunya pembenahan serius di tubuh Bea Cukai sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi dan menutup kebocoran ekonomi negara.
“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan pembenahan internal secara serius, terutama terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga pungutan liar yang dinilai masih menghambat iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh ragu menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jangan ragu-ragu yang melanggar, tindak. Sekali lagi semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” ujarnya.
Dalam pidato tersebut, Prabowo mengaku masih menerima banyak laporan dari para pelaku usaha terkait pungutan liar di lapangan. Keluhan itu, kata dia, menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar pelayanan publik dan kegiatan ekonomi berjalan lebih sehat.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” lanjut Presiden.
Sorotan terhadap Bea Cukai sebelumnya juga disampaikan Prabowo saat membahas kebocoran kekayaan negara yang disebut terjadi selama puluhan tahun akibat praktik seperti under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan melalui pelabuhan.
Pemerintah menilai penguatan pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki penerimaan negara sekaligus menekan praktik ekonomi ilegal yang merugikan negara dalam jumlah besar.
Penulis : DI
Editor : IZ
