INIKEPRI.COM – Bareskrim Polri masih mendalami perkara dugaan makar yang merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam proses penyidikan tersebut, sejumlah orang yang telah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan akan diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana makar.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti sebelum menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
“Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar. Tapi kami nanti akan menyampaikan setelah adanya penetapan tersangka,” kata Susatyo kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Tiga dari empat tersangka tersebut saat ini ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Susatyo menegaskan penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi rangkaian dugaan perbuatan dalam perkara makar tersebut.
“Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka,” ujarnya.
Pemaparan atau ekspose perkara yang sebelumnya dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat juga dijadwalkan ulang menjadi pekan depan.
Penyidikan Berawal dari Dugaan Penyadapan
Kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan dari laporan mengenai dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah berlangsung sejak 2025.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Listyo Sigit dilaporkan diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Selain proses pidana, Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap sejumlah personel yang terkait perkara penyadapan.
Sidang etik terhadap Ahrie Sonta digelar pada 10 November 2026, sedangkan Eko Hadi menjalani sidang pada 17 November 2026. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Hingga Sabtu (21/11/2026), Bareskrim masih melanjutkan pengumpulan alat bukti dalam penyidikan dugaan makar. Penetapan tersangka dalam perkara tersebut belum diumumkan.
Penulis : RBP
Editor : IZ

















