Letjen Doni Monardo: Mudik Dilarang!

- Admin

Rabu, 6 Mei 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batam, inikepri.com – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

Melalui surat itu, Gugus Tugas sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah terkait upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut terkait mudik.

“Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya, mudik dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, titik!,” tegas Letjen Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (6/5/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun latar belakang dalam pelaksanaan larangan mudik tersebut mengingat bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Selain itu, yang menjadi dasar penerbitan surat edaran tersebut juga mengingat adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan meliputi terhambatnya pelayanan percepatan penanganan Covid-19 dan juga pelayanan kesehatan, seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah. Terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test polymerase chain reaction (PCR).

Baca Juga :  Kenaikan UKT Dibatalkan, Mendikbudristek Minta PTN Rangkul Calon Mahasiswa Baru yang Terdampak

Kemudian, adanya keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung gugus tugas daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

“Seperti, seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut ke lokasi penugasan. Tentunya, kehadiran istri penting karena menyangkut serah terima jabatan di lingkunan TNI, ini pun juga terganggu,” jelas Doni.

Selain itu, beberapa pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan, seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan.

Pemerintah juga tidak ingin kemudian mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak juga terhambat. Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat juga terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.

“Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Demikian juga, masyarakat harus dijamin kebutuhan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, agar bisa lekas sembuh dari Covid-19, termasuk juga bisa menghindari, supaya tidak terpapar Covid-19,” ujar Doni.

Lebih lanjut, pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD, yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian, reagen untuk PCR Test. Kemudian juga, kata Doni Monardo, masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya, seperti halnya mesin PCR.

Baca Juga :  Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal

Dalam hal ini, kata Doni Monardo, Gugus Tugas memberikan pengecualian untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19, di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, LSM yang semuanya berhubungan dengan penanganan Covid-19, termasuk bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI yang kembali ke Tanah Air.

“Siapa yang dikecualikan? Antara lain, aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras,” tutur Doni Monardo.

Ada pun sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepada mereka yang dikecualikan dari larangan bepergian adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor. Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 tetapi tidak memiliki instansi, ujar Doni Monardo, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.

Selain itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.

“Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” kata Letjen Doni Monardo.

Berita Terkait

Pemerintah Sukses Pulihkan 86 Layanan Publik di Pusat Data Nasional Sementara 2
Wapres Ma’ruf Amin: Capaja TNI-Polri Harus Siap Mengawal Visi Indonesia Emas 2045
Strategi Baru Polri Memberantas Narkoba, Penerapan TPPU kepada Bandar dan Kurir
Kominfo Bangun Pusat Pengembangan Talenta Digital di 34 Provinsi
Gantikan Hasyim Asy’ari, Afifuddin Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU
Menko PMK: Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan di Semester I 2024
Tarif Listrik Triwulan III 2024 Tidak Naik
Tanri Abeng Meninggal Dunia
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 14 Juli 2024 - 06:52 WIB

Pemerintah Sukses Pulihkan 86 Layanan Publik di Pusat Data Nasional Sementara 2

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:54 WIB

Wapres Ma’ruf Amin: Capaja TNI-Polri Harus Siap Mengawal Visi Indonesia Emas 2045

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:52 WIB

Strategi Baru Polri Memberantas Narkoba, Penerapan TPPU kepada Bandar dan Kurir

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:26 WIB

Kominfo Bangun Pusat Pengembangan Talenta Digital di 34 Provinsi

Jumat, 5 Juli 2024 - 10:00 WIB

Gantikan Hasyim Asy’ari, Afifuddin Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU

Kamis, 4 Juli 2024 - 11:31 WIB

Menko PMK: Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan di Semester I 2024

Minggu, 30 Juni 2024 - 09:12 WIB

Tarif Listrik Triwulan III 2024 Tidak Naik

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:25 WIB

Tanri Abeng Meninggal Dunia

Berita Terbaru

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Foto: Dok. Arsip INIKEPRI.COM

Batam

Amsakar Tegaskan Komitmen Lanjutkan Insentif RT/RW

Minggu, 14 Jul 2024 - 07:27 WIB

PLT Ketua Hanura Batam Isti Wahyudi, S.Sos. Foto: INIKEPRI.COM

Batam

Hanura Batam Akan Gelar Muscablub

Sabtu, 13 Jul 2024 - 11:51 WIB