Tolak Aneksasi Palestina, Indonesia Peroleh Dukungan PBB

- Publisher

Senin, 31 Agustus 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, inikepri.com – Indonesia menyatakan telah mendapatkan dukungan dari mayoritas negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), untuk memulai kembali diplomasi, dan negosiasi antarpihak yang berkaitan dengan aneksasi Palestina.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, permintaan dukungan itu disampaikan negara mayoritas negara anggota DK PBB saat Indonesia memimpin pertemuan virtual perkembangan Timur Tengah termasuk isu Palestina.

BACA JUGA:  Satgas Polri Selamatkan 17 Juta Jiwa dari Bahaya Narkoba

Retno mengatakan Indonesia menggarisbawahi bahwa hal terpenting bagi Palestina adalah solusi yang adil, damai dan komprehensif.

“Saya sangat senang melihat suara Indonesia tersebut didukung oleh mayoritas negara anggota DK PBB,” kata Retno dalam keterangannya usai konferensi pers virtual, Senin (31/8/2020).

BACA JUGA:  RUU Larangan Minuman Beralkohol Dinilai Tak Perlu Dibahas

Negara-negara itu dalam pertemuan tersebut kata Retno, mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang berlaku.

BACA JUGA:  Ini Tiga Dukungan Nyata Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina

Sebelumnya, Israel ingin mengambil paksa permukiman-permukiman di kawasan pendudukan Tepi Barat, dengan mengklaim bahwa tanah-tanah tersebut milik mereka.

Hampir semua negara di dunia menyatakan permukiman ini ilegal, tetapi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi dukungannya terhadap Israel.

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru