INIKEPRI.COM – Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan persiapan jelang pelaksanaan penilaian dan verifikasi faktual Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021 yang akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia (RI) pada Februari 2021.
Persiapan tersebut dirapatkan bersama organisasi perangkat daerah, organisasi wanita, kadin, tim pangarustamaan gender, akademisi, serta camat, dan lurah.
Saat memimpin rapat, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma meminta kepada seluruh OPD agar dapat mendukung dan mempersiapkan segala yang menjadi indikator penilaian sebelum tim turun melakukan monitoring.
“Pencapaian APE ini bukan hanya semata-mata untuk prestasi, tetapi dampaknya bagi masyarakat Tanjungpinang terhadap pangarustamaan gender,” ucap Rahma, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (3/2/2021).
Seperti diketahui, lanjut Rahma, penghargaan APE ini hanya bisa diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang mampu menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di daerah. “Artinya pembangunan gender yang dilaksanakan di berbagai sektor di kota Tanjungpinang,” tambah dia.
Sebelumnya, Pemko Tanjungpinang telah berhasil meraih prestasi APE kategori Madya, Menurut Rahma, untuk masuk nominasi kategori Utama, harus berupaya mempersiapkan dan meningkatkan beberapa persyaratannya di antaranya, ruang laktasi, ruang bermain anak, WC terpilah, parkir disabilitas, hingga tempat khusus merokok.
“Semua pimpinan OPD, tolong menyiapkan dan memaksimalkan lagi fungsinya di masing-masing kantor. Karena ini, tidak hanya untuk tempat pelayanan masyarakat, tetapi juga seluruh pegawai kantor tersebut,” kata dia.
Bagi sebagian kantor OPD, camat, dan lurah yang telah menyiapkan ruang pelayanan itu. Ia berharap dapat dibenahi dan ditingkatkan lagi, minimal bersih dan berfungsi. Tempelkan tanda di setiap area ruangan yang difungsikan, misalnya tanda dilarang merokok, ruang lakstasi, dan lainnya.
“Yang sudah ada optimalkan. Yang belum, fungsikan ruangan yang ada, benahi, paling tidak layak dan bersih,” tutup dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan PM Kota Tanjungpinang, Rustam menjelaskan penginputan penilaian APE Kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan pada 2020 lalu, tetapi tertunda karena Covid-19.
“Rencananya penilaian dan verifikasi faktual akan dilaksanakan tim pusat pada Februari 2021 ini,” katanya.
Rustam menyebutkan ada empat tingkat kategori penilaian APE, yakni pratama, madya, utama, dan mentor. Untuk madya sendiri, mempersyaratkan tujuh elemen APE, diantaranya komitmen baik dalam bentuk perda, perwako, keputusan, surat edaran, dan sebagainya.
Kemudian kebijakan yang tertuang dalam RPJMD maupun renstra di tiap OPD, program kegiatan, sumber daya manusia, anggaran, terlaksananya perencanaan penganggaran, pelayanan, serta partisipasi masyarakat yang responsif terhadap gender.
“Untuk madya, tujuh elemen tersebut sudah berfungsi pada setiap OPD. Sampai saat ini, kita baru mencapai tingkat tertinggi yakni madya,” ucap dia.
Untuk tercapai kategori utama, Rustam berujar, selain tujuh elemen tadi berfungsi, juga harus melembaga dan menjadi budaya dari sistem kerja di seluruh OPD, serta menjadi indikator kerja utama.
Di Tanjungpinang, indikator yang sudah berhasil diinput 2020 adalah komitmen, kebijakan, kelembagaan, data informasi, edukasi, pedoman dan metode secara dokomen sudah mencapai nilai 100%. Sedangkan, SDM dan anggaran kita masih 99%.
“Secara umum berkaitan domumen kita sudah baik. Untuk anggaran kita sudah optimal sesuai kemampuan. Harapannya, kita bisa mencapai kategori utama, paling tidak tetap kategori madya tetap dipertahankan. Jangan sampai turun ke tingkat pratama,” tutup dia. (ET)
