Sabtu, 8 Mei 2021
4 Mei 2021
(ANTARA FOTO)
(ANTARA FOTO)

INIKEPRI.COM – Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad melakukan langkah antisipasi kedatangan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal dan non prosedural melalui jalur laut pada pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di daerah tersebut.

Baca Juga: 40 Ribu PMI Akan Pulang ke RI Lewat Batam-Dumai

Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin mengatakan, kepulangan PMI secara ilegal dan non prosedural berpotensi terjadi sebagai dampak kebijakan pemerintah meniadakan mudik lebaran pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei tahun 2021.

Oleh karena itu, Ansar mengaku sudah mengeluarkan surat resmi tentang permintaan bantuan ke TNI/Polri untuk melakukan antisipasi kedatangan PMI non prosedural.

Surat Gubernur Kepri tersebut bernomor 458/SET-SETC19/V/2021 dan dikeluarkan Minggu tanggal 2 Mei 2021.

“Kita minta bantuan TNI/Polri agar melakukan upaya pencegahan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas patroli laut serta pengawasan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang berpotensi menjadi pintu keluar masuknya PMI non prosedural,” kata Ansar Ahmad.

Baca Juga: Asrama Haji Batam Disiapkan Untuk Karantina PMI

Upaya tersebut, kata dia, dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penghentian penyebaran COVID-19 di wilayah Kepri.

Pemulangan ribuan PMI dari Malaysia melalui pelabuhan resmi Batam dan Tanjungpinang disinyalir menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kasus COVID-19 di Kepri belakangan ini.

Ansar Ahmad terus melakukan langkah-langkah dan kebijakan khusus agar persoalan pemulangan PMI melalui dua pintu masuk tersebut tidak melahirkan klaster baru-klaster baru penyebaran COVID-19.

Baca Juga: Jelang Idul Fitri, Kepri Kembali Akan Kedatangan Ribuan PMI

Kebijakan seperti pembentukan Satgas Daerah Perlintasan Penanganan COVID-19, pemberlakuan tes usap dan karantina bagi semua PMI yang masuk, serta kegiatan testing, tracing dan treatment (3T) bagi PMI yang positif COVID-19 juga sudah dilakukan.

“Berbagai upaya kita lakukan agar persoalan COVID-19 bisa terus ditekan. Kita juga sudah membuat surat secara khusus ke Kapolda, Danlantamal IV, Dan Guskamla Koarmabar I serta ke Kepala Kanwil Hukum dan HAM di Kepri, agar pemulangan PMI ini ditangani dengan serius termasuk PMI yang pulang melalui jalur non prosedural,” demikian Gubernur Ansar. (ET/Antara)

0 0 votes
Article Rating
Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Batam

Trending

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x