Pembentukan RST Menjadi Salah Satu Hasil Konkret Presidensi G20 Indonesia

- Publisher

Kamis, 17 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Joko Widodo diapit Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno. Foto: InfoPublik/Amiri Yandi

Presiden RI Joko Widodo diapit Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno. Foto: InfoPublik/Amiri Yandi

INIKEPRI.COM – Presidensi G20 merupakan wujud peran kepemimpinan Indonesia untuk turut menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Salah satu hasil konkretnya yaitu membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh International Monetary Fund (IMF).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam hal ini IMF menawarkan sebuah mekanisme kepada anggota IMF untuk bisa meminjamkan Special Drawing Right (SDR) miliknya. SDR ini sebagai sumber yang dipakai oleh negara lain yang sedang mengalami krisis.

“Nah USD81,6 miliar ini berasal dari anggota-anggota IMF yang terutama SDR-nya itu yang ekuivalen dengan pangsa atau share dari kepemilikannya di IMF itu dipinjamkan untuk bisa menalangi kebutuhan negara-negara miskin,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers KTT G20 di Bali, Rabu 16 November 2022.

BACA JUGA:  Ustaz Ngaku Mualaf dan Anak Kandung Kardinal. Eh Rupanya Tipu-Tipu!

BACA JUGA :

Batik Sarat Makna Para Menteri Indonesia di KTT G20

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, negara yang berperan untuk meminjamkan SDR mereka yaitu negara yang yakin tidak akan menggunakannya dalam waktu dekat.

“Namun ini merupakan sesuatu yang diminta kepada negara-negara yang merasa yakin bahwa mereka tidak akan menggunakan SDR-nya dalam waktu dekat ini sehingga bisa digunakan negara lain,” pungkas Menkeu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali telah berhasil mengesahkan Deklarasi Pemimpin G20 atau G20 Bali Leaders Declaration.

BACA JUGA:  Peranan Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia

“Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022,” kata Presiden Jokowi.

BACA JUGA :

KTT G20 Dukung Pencapaian Target 3,6 Juta Wisman ke Indonesia

Presiden juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan.

“Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia,” ujar Presiden.

Selain deklarasi, Presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerja sama tersebut yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat.

BACA JUGA:  Biden: AS Siap Bekerjasama dengan Negara Lain Atasi Tantangan Global

“Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia, dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi. Berbagai tantangan-tantangan baru muncul yang bukan hanya menghambat pemulihan, namun juga dapat mengancam dunia terjerumus ke krisis yang lebih dalam.

“Sebagai Presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan,” ujar Presiden. (RP)

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru