Kerukunan Beragama Menjadi Syarat Kemajuan Negara

- Publisher

Minggu, 16 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Foto: BPMI Setwapres

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Foto: BPMI Setwapres

INIKEPRI.COM – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengapresiasi upaya menjaga kerukunan yang dilakukan oleh pemuka agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sehingga, kerukunan antarumat beragama yang terjadi dapat memberikan dampak pada kemajuan negara kelak, karena menjadi salah satu syaratnya.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama yang telah merekatkan persatuan umat beragama di Indonesia dan berkontribusi dalam bermacam-macam kerja kebaikan demi kemajuan negara,” kata Wapres Ma’ruf Amin yang dikutip melalui siaran persnya pada Jumat (14/4/2023).

BACA JUGA:  Hore! Januari 2021, PNS Bisa Cek Saldo Tapera

BACA JUGA :

Wapres Harap Masyarakat Bersatu Menyikapi Pemilu 2024 Mendatang

Sebagai negara majemuk seperti Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu prasyarat tercapainya target-target pembangunan. Sebab, dengan terciptanya kerukunan, solidaritas antarumat untuk membangun negeri pun akan terwujud.

Dengan organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, FKUB dapat berperan langsung dalam sektor pembangunan, di antaranya dalam pembahasan agenda-agenda strategis pembangunan, termasuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sebab, Wapres menilai, aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dapat dipraktikkan oleh siapa saja, terlepas dari agama yang dianut.

BACA JUGA:  Sarwono Kusumaatmadja, Bapak Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia

“FKUB dapat memainkan perannya dengan memperdalam pemahaman masyarakat akan inklusi dan potensi besar ekonomi syariah yang akan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional,” imbau Wapres.

“Tujuan kita memajukan ekonomi dan keuangan syariah nasional juga untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali,” lanjut Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mencontohkan praktik di negara-negara lain, yang memiliki jumlah penduduk muslim minoritas, tetapi menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris menjadi pusat keuangan syariah di barat. Thailand telah memancangkan visi menjadi dapur halal dunia, dan Korea ingin merebut pasar pariwisata ramah muslim,” papar Wapres.

BACA JUGA:  Sosok Syekh Ali Jaber yang Ditusuk saat Isi Pengajian di Lampung, Begini Profilnya

Dengan demikian, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Wapres menilai, sudah sewajarnya jika Indonesia bercita-cita menjadi Pusat Produsen Halal Dunia pada 2024.

“Insya Allah, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, termasuk FKUB, visi besar ini dapat kita realisasikan,” pungkas Wapres. (RP)

Berita Terkait

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II Segera Cair, Ini Jadwal Pengajuannya
WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru