Polri Gerak Cepat Usut Kasus TPPO

- Admin

Jumat, 2 Juni 2023 - 13:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok. Divhumas Polri

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok. Divhumas Polri

INIKEPRI.COM – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurut Listyo, hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memberantas perkara tersebut.

“Saya meminta juga Divhubinter bisa kerja sama dengan negara-negara counterpart kita untuk mengetahui sindikat-sindikat yang bekerja sama dengan kelompok di Indonesia. Sehingga, saat kita melakukan penegakan hukum pemberantasan terhadap masyarakat kita yang menjadi korban TPPO,” ujar Kapolri dikutip dari keterangan resmi Divhumas Polri, Kamis (1/6/2023).

BACA JUGA :

Indonesia Desak Myanmar untuk Selamatkan Pekerja Migran Korban TPPO

Menurut Kapolri, data yang diperoleh menunjukkan sembilan juta masyarakat yang bekerja di luar negeri, lima juta berangkat dengan cara ilegal. Oleh karenanya, Polri tengah berupaya melindungi hak-hak mereka.

Menurut Kapolri, hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi dalam mengusut pelindung pelaku TPPO.

Baca Juga :  Tegas! Kapolri Perintahkan Kapolda se-Indonesia Habisi 303, IPW: Jangan Lupa Periksa Sambo Juga

“Kepolisian diberikan tugas oleh Bapak Presiden menjadi pelaksana harian Satgas TPPO yang sebelumnya diawaki Kementerian PPPA. Ini segera kita tindak lanjuti mengambil langkah-langkah,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri untuk memberantas oknum pelindung atau backing dari TPPO.

Pasalnya, menurut Mahfud hal itu kerap menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di Indonesia, selain persoalan birokratis. (DI)

Berita Terkait

Ini Empat Faktor Penetapan Harga Tiket Pesawat
Kementerian PUPR akan Terima 26.319 Formasi ASN 2024
Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf, Ini Tugasnya
Pemerintah Siapkan Gugus Tugas untuk Berantas Judi Online
Menko Marves Tegaskan Kerja Sama RI – RRT Semakin Kuat
HUT ke-7 AMSI: Bangun Bisnis Media Digital yang Sehat Melalui Konten Berkualitas
Panglima TNI Tekankan Lima Hal Pedoman Tugas Prajurit
Kominfo Buka Pendaftaran Media Peliput World Water Forum ke-10
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 23 April 2024 - 00:09 WIB

Ini Empat Faktor Penetapan Harga Tiket Pesawat

Senin, 22 April 2024 - 09:54 WIB

Kementerian PUPR akan Terima 26.319 Formasi ASN 2024

Minggu, 21 April 2024 - 01:18 WIB

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf, Ini Tugasnya

Minggu, 21 April 2024 - 01:09 WIB

Pemerintah Siapkan Gugus Tugas untuk Berantas Judi Online

Sabtu, 20 April 2024 - 03:09 WIB

Menko Marves Tegaskan Kerja Sama RI – RRT Semakin Kuat

Kamis, 18 April 2024 - 10:52 WIB

HUT ke-7 AMSI: Bangun Bisnis Media Digital yang Sehat Melalui Konten Berkualitas

Kamis, 18 April 2024 - 02:57 WIB

Panglima TNI Tekankan Lima Hal Pedoman Tugas Prajurit

Rabu, 17 April 2024 - 00:48 WIB

Kominfo Buka Pendaftaran Media Peliput World Water Forum ke-10

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Nasional

Ini Empat Faktor Penetapan Harga Tiket Pesawat

Selasa, 23 Apr 2024 - 00:09 WIB

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyaksikan Pawai Ta'aruf Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-XIII Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2024, berlokasi di Depan Gedung LAM Bintan, Kecamatan Bintan Timur, Senin (22/4/2024). Foto: Diskominfo Kepri

Bintan

Ansar Saksikan Pawai Ta’aruf MTQH Ke-XIII Kabupaten Bintan

Selasa, 23 Apr 2024 - 00:03 WIB

Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas memberikan formasi ASN kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto : Biro Komunikasi Publik

Nasional

Kementerian PUPR akan Terima 26.319 Formasi ASN 2024

Senin, 22 Apr 2024 - 09:54 WIB