Sekolah Rakyat, Visi Besar Presiden untuk Putus Kemiskinan melalui Pendidikan

- Publisher

Senin, 14 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah siswa sekolah rakyat menikmati hidangan makan malam di tempat makan sementara setibanya di Sentra Efata, Naibonat, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (11/7/2025). Sentra Efata melakukan penjemputan untuk 100 siswa sekolah rakyat untuk mulai tinggal di Sentra Efata sebelum menjalani proses pembelajaran di sekolah rakyat pada 14 Juli 2025. Foto: ANTARA/Fauzan/sgd

Sejumlah siswa sekolah rakyat menikmati hidangan makan malam di tempat makan sementara setibanya di Sentra Efata, Naibonat, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (11/7/2025). Sentra Efata melakukan penjemputan untuk 100 siswa sekolah rakyat untuk mulai tinggal di Sentra Efata sebelum menjalani proses pembelajaran di sekolah rakyat pada 14 Juli 2025. Foto: ANTARA/Fauzan/sgd

INIKEPRI.COM – Program Sekolah Rakyat, sebuah gagasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Program pada Senin, 14 Juli 2025

Program ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati, Minggu (13/7/2025).

Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan khusus anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Adita menjelaskan hingga saat ini masih banyak keluarga dari kelompok miskin maupun miskin ekstrem -yakni warga dengan kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS)- belum memiliki akses terhadap pendidikan layak, apalagi berkualitas. Hambatan utamanya adalah kondisi ekonomi.

BACA JUGA:  Satu Saksi Diperiksa KPK dalam Dugaan Penerimaan gratifikasi di Dirjen Bea Cukai Kemenkeu

“Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.

Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau 8,57%. Sebanyak 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.

Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan, yang selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.

BACA JUGA:  Pendidikan Gratis, Kemensos Matangkan Sekolah Rakyat

Keterbatasan ekonomi menjadi tantangan dalam hal pemerataan pendidikan. Berdasarkan data BPS (2024) capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK sederajat pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) sebesar 74,45 persen, sementara pada kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) capaiannya sebesar 97,37 persen.

Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, sebesar 19,20 persen. Sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Dari jumlah tersebut, 76 persen keluarga menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, sementara 8,7 persen anak-anak tersebut harus mencari nafkah atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan keluarga mereka.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 mencatat, angka putus sekolah di tingkat SMP mencapai 1,12 persen, sementara di tingkat SMA mencapai 1,19 persen.

BACA JUGA:  Prabowo Makan Siang Bersama Pelajar Sekolah Rakyat Tabanan, Menu MBG Disantap dengan Lahap

Hal itu mendorong Presiden menggulirkan Program Sekolah Rakyat. Melalui konsep sekolah gratis berasrama, diharapkan anak-anak dari keluarga rentan dapat menikmati pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terbebani urusan biaya hidup.

“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.

Lebih dari sekadar akses, melalui pemetaan bakat dan potensi siswa, Sekolah Rakyat juga dirancang untuk memberikan keterampilan hidup kepada para siswa, sehingga mereka siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha. Dengan begitu, diharapkan mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitasnya.

“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adita.

Penulis : RP

Editor : IZ

Berita Terkait

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy
Prabowo Tetapkan Solar Rp15.000 per Liter untuk Nelayan Kapal 30–200 GT
ASN Bisa WFH atau WFA untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah
Prabowo Panggil Pimpinan BP Batam, Siapkan Batam Menjadi Gerbang Maritim dan Investasi Global
Nippon Paint Kantongi Sertifikat dari International Tennis Federation

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Selasa, 21 Juli 2026 - 07:11 WIB

Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:29 WIB

Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10

Jumat, 17 Juli 2026 - 08:08 WIB

Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy

Selasa, 14 Juli 2026 - 07:13 WIB

Prabowo Tetapkan Solar Rp15.000 per Liter untuk Nelayan Kapal 30–200 GT

Berita Terbaru