Jakarta, inikepri.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk membuat kebijakan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020. Pertimbangan kebijakan tersebut untuk menghindari politisasi pihak tertentu di tengah kompetisi pilkada.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, proses hukum yang dilaksanakan KPK telah sesuai peraturan. Dia memastikan, KPK tidak akan diintervensi oleh tekanan maupun desakan politik pihak tertentu dalam masa pilkada ini.
“Kami memahami pertimbangan penundaan proses hukum bagi peserta pilkada agar proses hukum tidak disalahgunakan pada kepentingan politis, KPK masih akan mempertimbangkan kebijakan seperti itu apakah diperlukan atau tidak,” ujar Nurul Ghufron di Jakarta, Sabtu (5/9/2020).
Dia menuturkan, setiap kasus yang ditangani oleh KPK telah ditentukan standar operasionalnya. Sehingga, seseorang tidak mungkin bisa ditetapkan sebagai tersangka maupun ditahan tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang sangat ketat.
Menurutnya, memproses hukum tersebut justru akan menjadi bagian dari tanggung jawab KPK kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan data terkait para peserta yang akan berkontestasi.
“Malah ini adalah bagian dari tanggung jawab KPK untuk memberikan data agar jangan sampai proses politik yang biaya dan keterlibatan masyarakatnya tinggi, namun tidak mengungkapkan semua sisi dari para cakada (calon kepala daerah) agar Pilkada 2020 ini mampu menemukan pemimpin daerah yang berintegritas, bukan sekadar sukses pilkada secara formal,” ucapnya.
Sumber : www.inews.id
