Jakarta, inikepri.com – Relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Projo, meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperbanyak sosok komisaris dan direksi perusahaan pelat merah dari kalangan pendukung Jokowi.
Permintaan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
“Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN,” katanya seperti dikutip detik.com.
Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menyebut Erick menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan komisaris-direksi di BUMN.
Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Handoko meminta Erick berkonsultasi dengan Jokowi tentang kompetensi para pendukung. Sebab, kata dia, Jokowi dan pendukung sudah saling berhubungan sejak 2012.
“Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya,” ujar Handoko.
Selain itu, dia menilai jumlah komisaris dan direksi dari kalangan relawan nonpartai seharusnya diperbanyak. Dia juga mengatakan relawan profesional memiliki chemistry yang sangat kuat untuk mengawal visi dan misi Jokowi.
“Maka besarnya keinginan masyarakat agar BUMN dikelola dengan sehat akan lebih mudah dicapai,” kata Handoko.
Projo adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang beranggotakan pendukung setia Jokowi. Projo seringkali diartikan sebagai Pro Jokowi. Padahal sejatinya kata Projo berasal dari Bahasa Sansekerta yang artinya pemerintahan negeri, kerajaan, atau istana. Sedangkan dalam Bahasa Jawa Kawi, Projo artinya rakyat.
Ketua Umum Projo saat ini dijabat oleh Budi Arie Setiadi. Pria yang akrab dipanggil Muni ini juga menjabat Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. (AFP)
