Tidak Ada Kesepakatan Indonesia – AS Bangun Pangkalan Militer di Natuna

- Admin

Senin, 2 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pangkalan militer (ist)

Ilustrasi pangkalan militer (ist)

Jakarta, inikepri.com – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah adanya tudingan penandatanganan bersama antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai Kepulauan Natuna yang akan dibangun pangkalan militer AS.

“Tidak ada itu kesepakatan bersama antara Indonesia dan AS soal Kepulauan Natuna. Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif,” tegas Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (01/11/2020).

Baca Juga :  12 Outlet Holywings Dicabut Izinnya oleh Pemprov DKI, Karena Hal Ini

Dengan politik luar negeri bebas aktif ini, kata Hasanuddin, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia. Namun, Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun di wilayah NKRI termasuk di Kepulauan Natuna.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (ist)

“Seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan negara lain asal dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa dan bukan membangun pangkalan militer asing,” ujarnya.

Baca Juga :  Muhammadiyah Minta Jokowi Cabut PSN Rempang Eco City

Politisi dari F-PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan Menlu AS Mike Pompeo yang berbicara soal isu-isu negara lain termasuk di Indonesia. Terlebih, Pompeo sempat menyinggung isu komunis yang sedang menjadi pro dan kontra di dalam negeri.

“Saya pertanyakan mengapa Pomeo menyinggung isu komunis. Padahal di negara asalnya di AS , komunis sudah tidak dijadikan isu politik lagi. Ada apa?” ujarnya.

Menurutnya, melontarkan isu tanpa argumentasi yang jelas hanya akan menimbulkan keresahan di antara masyarakat Indonesia, bekerja sama di bidang ekonomi akibat pandemi virus corona akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kedua negara.

Baca Juga :  Catat! Inilah Agenda Bulan Kemerdekaan RI Agustus 2025

“Patut dipertanyakan maksud Pomeo menyinggung isu komunis itu untuk apa. Dasarnya apa,” ujar dia.

Sisi lain, Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudah terkecoh dengan memihak salah satu blok atau negara yang sedang berseteru. “Indonesia konsekuen dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” tandasnya. (RM)

Berita Terkait

Puasa 2026 Segera Tiba, Siswa Dapat Libur Tiga Hari di Awal Ramadan
Polri Mulai Berlakukan KUHP dan KUHAP Baru, Penegakan Hukum Masuki Babak Baru
Cara Cek Hasil Nilai TKA Kemendikdasmen 2025, Lengkap dan Resmi
Mulai Januari 2026, Sebut Teman ‘Anjing’ Bisa Berujung Bui
Hakim PN Batam Dipecat Tidak Hormat, Terbukti Selingkuh dengan Anggota Ormas
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK Bersama 9 Orang Lainnya
Endipat Sentil Kinerja Komdigi, Tegaskan Kritik Bukan Ditujukan kepada Relawan
PPPK BGN 2025 Resmi Dibuka, Begini Tata Cara dan Syarat Lengkap Pendaftarannya

Berita Terkait

Minggu, 4 Januari 2026 - 10:58 WIB

Puasa 2026 Segera Tiba, Siswa Dapat Libur Tiga Hari di Awal Ramadan

Sabtu, 3 Januari 2026 - 08:54 WIB

Polri Mulai Berlakukan KUHP dan KUHAP Baru, Penegakan Hukum Masuki Babak Baru

Jumat, 26 Desember 2025 - 10:19 WIB

Cara Cek Hasil Nilai TKA Kemendikdasmen 2025, Lengkap dan Resmi

Rabu, 24 Desember 2025 - 10:17 WIB

Mulai Januari 2026, Sebut Teman ‘Anjing’ Bisa Berujung Bui

Senin, 22 Desember 2025 - 17:30 WIB

Hakim PN Batam Dipecat Tidak Hormat, Terbukti Selingkuh dengan Anggota Ormas

Berita Terbaru