INIKEPRI.COM – Rencana dibukanya kembali sekolah di masa Pandemi harus mengutamakan pencegahan penularan.
Hal itu dikatakan oleh Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. Menurutnya hal itu untuk mencegah klater baru di lingkungan pendidikan.
“Untuk menghindari potensi klaster baru di lingkungan institusi pendidikan, maka kegiatan sekolah tatap muka harus mengikuti ketentuan yang disyaratkan,” tegas Wiku saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor, Kamis (26/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Untuk sekolah atau institusi pendidikan, sebelum diperbolehkan membuka kegiatan belajar mengajar harus memenuhi daftar periksa, dan harus merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.
Yakni, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet layak dan bersih, sarana cuci tangan baik pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan. Juga, harus mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan untuk menerapkan wajib #pakaimasker, serta memiliki alat pengukur suhu badan atau thermogun.
Satuan pendidikan juga harus memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi termasuk akses transportasi yang aman untuk siswa dan gurunya. Serta riwayat perjalanan dari daerah dan zona risiko tinggi dan kontak erat, juga pemeriksaan rentang isolasi mandiri yang harus diselesaikan pada kasus positif Covid-19. Kemudian persetujuan Komite Sekolah atau perwakilan orang tua atau wali.
“Semua ini harus dilakukan dengan simulasi yang melibatkan berbagai pihak tingkat daerah, orang tua murid, pihak sekolah dan pemerintah daerah agar akhirnya dicapai suatu kondisi yang ideal untuk sekolah melakukan tatap muka dan bertahap,” jelas Wiku.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. SKB ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diumumkan pada Jumat 20 November 2020 di Jakarta. (ER/CNBCIndonesia)
