INIKEPRI.COM – Wilayah Otonom Mongolia Dalam China menerbitkan rancangan aturan untuk membasmi kegiatan penambangan (mining) dan perdagangan uang kripto seperti Bitcoin. Rencana aturan ini dikeluarkan beberapa hari setelah Beijing berjanji menindang aktivitas cryptocurrency.
Development and Reform Commission Mogolia Dalam mengatakan dalam aturan yang diusulkan perusahaan internet dan telekomunikasi yang terlibat dalam penambangan uang kripto terancam dicabut izinnya oleh regulator.
Lembaga ini juga mengatakan pihak berwenang akan memperkenalkan persyaratan penghematan energi yang lebih ketat kepada kawasan industri, data center, dan pembangkit listrik yang menyediakan lokasi atau listrik untuk penambang (mining), seperti dikutip dari Reuters, Rabu (26/5/2021).
Pada bulan Maret lalu, Mongolia Dalam telah mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri semua proyek penambangan cryptocurrency sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi target efisiensi energi. Langkah-langkah tersebut diambil di tengah upaya baru China untuk mengekang perdagangan mata uang kripto spekulatif.
Akhir pekan lalu, komite Dewan Negara yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri China Liu He berjanji untuk menindak aktivitas penambangan dan perdagangan bitcoin setelah tiga badan regulasi di China melarang lembaga keuangan dan fintech pembayaran memfasilitasi aktivitas uang kripto.
Penambangan uang kripto adalah bisnis besar di China, menyumbang lebih dari setengah pasokan kripto dunia. Tetapi proses tersebut, yang menghabiskan banyak energi, bertentangan dengan tujuan Beijing menuju netralitas karbon, kata beberapa analis.
Menurut rancangan aturan itu, jika data center besar dan perusahaan komputasi awan mengambil bagian dalam penambangan kripto, regulator akan membatalkan kebijakan preferensial yang mereka sukai dan memaksa mereka keluar dari pasar perdagangan listrik multi-lateral Mongolia Dalam.
Perusahaan dan individu yang mengumpulkan uang menggunakan kripto akan dihukum di bawah aturan penggalangan dana anti-ilegal China, menurut draf langkah-langkah tersebut. (AFP/CNBCINDONESIA)
