INIKEPRI.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam mendorong mesin birokrasi semakin lincah.
BPK dikatakannya memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat. Tujuannya agar anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah berdampak pada masyarakat.
BACA JUGA :
Soal Honorer, MenPan RB Tuding Pemda Suka Sembunyikan Data Honorer
Pelaksanaan SPAM Batam Terindikasi Melanggar, Benny Andrianto: Bahan Temuan BPK hingga KPK
“Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi itu sendiri,” ujar Abdullah Azwar Anas yang dikutip melalui keterangan resminya terkait Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2023 di Jakarta, Senin (28/8/2023).
Anas menjelaskan, sebagai engine for development, pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
Desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan. Saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi.
“Arah Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045 akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital bureaucracy dengan mengembangkan digital structure, digital culture, dan digital competency. Pengembangan SDM birokrasi yang mampu berkolaborasi dengan mesin (AI) sebagai leverage agar Indonesia menjadi lebih kompetitif secara global,” ungkapnya. (DI)
