INIKEPRI.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana menghidupkan kembali sistem penjurusan di tingkat SMA mulai tahun ajaran 2027/2028.
Kebijakan tersebut akan mengembalikan tiga jurusan yang selama ini dikenal dalam sistem pendidikan menengah, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pengembalian sistem penjurusan bertujuan memperkuat penguasaan materi dasar siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan. Ini paling tidak ada jurusan yang sudah biasa dulu diselenggarakan: IPA, IPS, dan juga Bahasa,” kata Mu’ti di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Mu’ti, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu siswa SMA memiliki dasar pengetahuan yang lebih kuat sehingga lebih siap mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi sesuai bidang keilmuannya.
Ia juga menyebut, Kemendikdasmen masih mengkaji kemungkinan penyesuaian dalam sistem penjurusan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan siswa.
Salah satu latar belakang kebijakan tersebut adalah perhatian pemerintah terhadap penguasaan pengetahuan dasar mahasiswa baru yang dinilai belum sesuai harapan.
Kemendikdasmen juga mengaitkan persiapan kebijakan ini dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Melalui TKA, siswa dapat mengikuti mata pelajaran pilihan sesuai rencana pendidikan setelah lulus SMA. Hasil tes tersebut mulai dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur non-tes.
Akademisi Kritik Perubahan Kebijakan
Rencana pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa mendapat sorotan dari akademisi pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan.
Ia menilai perubahan sistem penjurusan yang terus berganti menunjukkan belum konsistennya arah kebijakan pendidikan nasional.
“Menurut saya sebenarnya itu menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah tidak punya visi pendidikan yang jelas, tidak punya blueprint pendidikan yang jelas,” ujar Edi kepada NU Online, Rabu (11/11/2026).
Menurut Edi, guru dan siswa menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika kebijakan pendidikan berubah dalam waktu relatif singkat.
“Kebijakan yang selalu gonta-ganti itu, yang menjadi korban kan memang selalu guru dan siswa di sekolah begitu ya, karena ketidakjelasan dari politik kebijakan pendidikan di atas,” katanya.
Ia menjelaskan, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dalam penerapan Kurikulum Merdeka sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana pendidikan lanjutan.
Edi mengakui sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam keterhubungannya dengan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
Namun, menurutnya, persoalan implementasi seharusnya diselesaikan melalui evaluasi dan perbaikan, bukan dengan mengembalikan sistem lama secara penuh.
“Ketika problem di masa sebelumnya itu ada pada wilayah implementasi, sebenarnya maka hal yang bisa dilakukan sebenarnya kan memperbaiki implementasinya itu. Jadi bukan kemudian mengembalikan pada gagasan yang ada sebelumnya lagi yang sudah dievaluasi dan diperbaiki,” ujarnya.
Dinilai Kurang Fleksibel Mengikuti Perkembangan Ilmu
Edi juga menilai pembagian siswa ke dalam tiga jurusan berpotensi kurang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin mengarah pada pendekatan lintas disiplin.
Menurutnya, sejumlah negara seperti Australia, Singapura, Selandia Baru, Inggris, dan Finlandia menerapkan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel.
Siswa tetap mendapatkan mata pelajaran dasar yang wajib dipelajari, kemudian memperoleh kesempatan untuk memperdalam materi dan memilih mata pelajaran sesuai kebutuhan.
Edi menilai model tersebut memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat tanpa harus dibatasi secara kaku oleh pengelompokan jurusan.
Ia mencontohkan bidang psikologi yang memiliki keterkaitan dengan sains, ilmu sosial, dan humaniora. Begitu pula bidang desain dan seni yang tidak selalu dapat ditempatkan dalam satu kategori keilmuan tertentu.
“Nah, tapi di sisi yang lain ada rumpun-rumpun keilmuan yang berkembang secara interdisiplin, lintas disiplin, transdisiplin keilmuan. Ada jurusan-jurusan, prodi yang tidak hanya bisa secara tepat dikategorisasikan dalam ketiga rumpun klasifikasi keilmuan tadi itu. Psikologi misalnya, itu ya dia mix itu antara sains terus kemudian sosiologi, sosial, dan humaniora,” jelasnya.
Pemerintah Diminta Evaluasi Sebelum Menerapkan Kebijakan
Edi berharap pemerintah melakukan evaluasi berbasis data terhadap pelaksanaan sistem mata pelajaran pilihan sebelum menetapkan format penjurusan baru.
Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab lemahnya penguasaan materi dasar siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk apakah persoalan tersebut berasal dari sistem pembelajaran atau implementasinya di sekolah.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara Kemendikdasmen dengan kementerian yang menangani pendidikan tinggi agar sistem penjurusan SMA selaras dengan mekanisme penerimaan mahasiswa baru.
Jika tidak terhubung, perubahan sistem tersebut berpotensi menyulitkan siswa ketika memilih program studi di perguruan tinggi.
Dengan rencana pemberlakuan mulai tahun ajaran 2027/2028, format penjurusan baru masih perlu memperhatikan kesiapan sekolah, guru, serta kebutuhan siswa dalam menentukan pilihan pendidikan lanjutan.
Penulis : RP
Editor : IZ
