Jakarta, inikepri.com – Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar 25-28 November 2020 akan membahas sejumlah fatwa pada tiga bidang, yaitu masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.
Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, ada sejumlah fatwa yang bakal dibahas, yakni tentang perencanaan haji belia dan dana talangan haji, pengawasan pengelolaan zakat dan zakat perusahaan, dan wakaf.
Kemudian fatwa tentang pemilihan umum, periode masa bakti presiden hingga pilkada dan politik dinasti.
“Tiga bidang itu juga mencakup rencana fatwa termasuk periode masa bakti presiden, pilkada dan politik dinasti, serta paham komunisme,” kata Niam, Senin (19/10).
Sekretaris Komisi Fatwa MUI itu menyatakan dalam pembahasan fatwa tersebut juga akan membicarakan berbagai hal terkait dengan penanganan Covid-19, seperti tentang vaksin, penanggulangannya, rambu-rambu adaptasi kehidupan baru, pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk menjadi bahan pengobatan, dan hal terkait lainnya.
Komisi Fatwa MUI, kata Niam, terus menggelar rapat internal dengan mengundang para ahli untuk membahas rencana fatwa yang sudah difinalisasi sampai akhir Oktober.
Dengan begitu, dua pekan sebelum munas berlangsung, peserta munas sudah menerima materi draf fatwa dan mempelajari untuk dibahas pada saat Munas.
Memilih Ketum MUI
Halaman : 1 2 Selanjutnya
