Tidak Ada Kesepakatan Indonesia – AS Bangun Pangkalan Militer di Natuna

- Publisher

Senin, 2 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pangkalan militer (ist)

Ilustrasi pangkalan militer (ist)

Jakarta, inikepri.com – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah adanya tudingan penandatanganan bersama antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai Kepulauan Natuna yang akan dibangun pangkalan militer AS.

“Tidak ada itu kesepakatan bersama antara Indonesia dan AS soal Kepulauan Natuna. Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif,” tegas Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (01/11/2020).

BACA JUGA:  Unggah Foto Rizieq di Penjara, Guntur Romli: Kita Doakan Betah Tinggal Lama

Dengan politik luar negeri bebas aktif ini, kata Hasanuddin, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia. Namun, Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun di wilayah NKRI termasuk di Kepulauan Natuna.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (ist)

“Seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan negara lain asal dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa dan bukan membangun pangkalan militer asing,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wow! Jumlah Pendaftar Relawan Vaksin Corona Lampaui Target

Politisi dari F-PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan Menlu AS Mike Pompeo yang berbicara soal isu-isu negara lain termasuk di Indonesia. Terlebih, Pompeo sempat menyinggung isu komunis yang sedang menjadi pro dan kontra di dalam negeri.

“Saya pertanyakan mengapa Pomeo menyinggung isu komunis. Padahal di negara asalnya di AS , komunis sudah tidak dijadikan isu politik lagi. Ada apa?” ujarnya.

Menurutnya, melontarkan isu tanpa argumentasi yang jelas hanya akan menimbulkan keresahan di antara masyarakat Indonesia, bekerja sama di bidang ekonomi akibat pandemi virus corona akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kedua negara.

BACA JUGA:  KKP Lakukan Penyesuaian Tarif PNBP PKKPRL

“Patut dipertanyakan maksud Pomeo menyinggung isu komunis itu untuk apa. Dasarnya apa,” ujar dia.

Sisi lain, Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudah terkecoh dengan memihak salah satu blok atau negara yang sedang berseteru. “Indonesia konsekuen dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” tandasnya. (RM)

Berita Terkait

Pindah Jalur Afirmasi ke Domisili saat SPMB, Ini Syarat dan Prosedurnya
Mau Ikut Magang Nasional 2026? Ini Jadwal Pendaftaran dan Pengumuman Hasilnya
BAZNAS Buka 4 Lowongan Kerja 2026 untuk Lulusan S1, Cek Syarat dan Cara Daftar
Mau Tambah Nama di Kartu Keluargan karena Kelahiran atau Nikah? Simak Syarat dan Cara Mengurusnya
Tak Perlu ke Kantor Dukcapil, Begini Cara Cetak KK Sendiri dari Rumah
Pindah KK ke Luar Kota Tak Perlu Surat RT/RW, Ini Syarat dan Cara Mengurusnya
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Capaian Program dan Target Ekonomi 2027
Nasib Driver Ojol Mulai Terungkap, RUU Baru Atur Status hingga Hak Pekerja

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 07:50 WIB

Mau Ikut Magang Nasional 2026? Ini Jadwal Pendaftaran dan Pengumuman Hasilnya

Jumat, 23 Oktober 2026 - 08:00 WIB

BAZNAS Buka 4 Lowongan Kerja 2026 untuk Lulusan S1, Cek Syarat dan Cara Daftar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:46 WIB

Mau Tambah Nama di Kartu Keluargan karena Kelahiran atau Nikah? Simak Syarat dan Cara Mengurusnya

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:04 WIB

Tak Perlu ke Kantor Dukcapil, Begini Cara Cetak KK Sendiri dari Rumah

Minggu, 11 Oktober 2026 - 09:48 WIB

Pindah KK ke Luar Kota Tak Perlu Surat RT/RW, Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita Terbaru