INIKEPRI.COM – Mahathir Mohamad tengah menjadi perhatian di Indonesia, lantaran pernyataan kontroversialnya beberapa waktu yang lalu.
Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia itu disebut mengatakan bahwa wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Singapura seharusnya menjadi bagian dari Malaysia.
Menanggapi pernyataan tersebut, politisi senior itu pun mengeluarkan klarifikasinya. Mahathir menyebut bahwa pemberitaan itu tidaklah benar.
BACA JUGA:
Kepri Diklaim Masuk Malaysia, Nyat Kadir: Mahatir Mohamad Keliru!
“Laporan tentang apa yang saya katakan pada Pertemuan Orang Melayu itu tidak akurat. Saya tidak meminta Malaysia untuk mengklaim tanah yang telah kami hilangkan,” tegasnya dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (23/6/2022).
“Saya mencoba untuk menunjukkan bahwa kami sangat khawatir kehilangan batu ‘seukuran meja’ tetapi tidak pernah tentang bagian yang lebih besar dari Malaysia, ketika mereka diambil dari kami,” tambahnya lagi menyindir masalah internal pemerintah Malaysia dengan Kesultanan Johor, yang mengurusi soal sengketa Batu Puteh, wilayah yang diperebutkan dengan Singapura.
“Kehilangan Pulau Batu Puteh bukanlah masalah besar. Adalah kesalahan Pemerintah Johor untuk menyangkal bahwa (Pulau) Batu itu milik Johor. Seandainya penolakan itu tidak dilakukan, tidak akan ada perselisihan sekarang,” jelasnya lagi.
Mahathir kemudian juga menerangkan terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurutnya masuknya kedua pulau itu menjadi milik Malaysia patut disyukuri.
Ia juga berterima kasih kepada Indonesia. Itu karena RI tidak mempermasalahkan keputusan pengadilan internasional yang menegaskan dua pulau itu merupakan milik Kuala Lumpur.
“Kita patut bersyukur pengadilan dunia menganugerahkan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada kita. Mereka jauh lebih berharga daripada Pulau Batu Puteh, hanya sebuah singkapan batu,” kata Mahathir.
“Kita patut bersyukur bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan penghargaan tersebut. Sungguh, kita tidak bersyukur atas keuntungan kita,” ujarnya lagi.
Pernyataan kontroversial Mahathir sendiri pertama kali dimuat media Singapura Strait Times. Ini sempat membuat Kementerian Luar Negeri RI bereaksi dan menyebutnya tak berdasar. (DI/CNBCINDONESIA)
