INIKEPRI.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyerahkan draf penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada lima pasal yang dihapus usai sosialisasi RKUHP dilakukan ke masyarakat.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, penghapusan lima pasal tersebut dilakukan setelah adanya masukan dari masyarakat dan akademisi.
“Pertimbangan itu karena satu, berdasarkan masukan dari masyarakat, termasuk juga dari beberapa akademisi, bahkan masukan tersebut dimuat di Surat Kabar Harian Kompas,” kata Edward, atau yang biasa disapa Prof. Eddy di Jakarta, Sabtu (19/11/2022) malam.
Penghapusan dilakukan pada pasal-pasal tentang penggelandangan, unggas lewati kebun, ternak yang lewat kebun, termasuk mengenai tindak pidana di lingkungan hidup dua pasal.
Prof. Eddy mengatakan pihaknya juga menerima masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan akademisi terkait hal itu.
“Di sisi lain kami juga menerima surat resmi dari KLHK yang meminta agar pasal itu dihapus (take out), dan dikembalikan kepada Undang- Undang sektoral. Kita tahu persis bahwa masalah kejahatan lingkungan ini kan amat sangat kompleks. Jadi kami tidak menjadi masalah yang penting, ada aturan yang dengan tegas mengaturnya,” ujar dia.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
