APBN Surplus Rp131,8 Triliun, Kas Negara akan Tetap Solid

- Admin

Rabu, 15 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube Kemenkeu RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube Kemenkeu RI

INIKEPRI.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Februari 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat surplus sebesar Rp131,8 triliun, setara dengan 0,63 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“APBN masih surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp182,2 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

BACA JUGA :

Presiden: APBN 2023 Fokus Selesaikan Persoalan Nasional

Menkeu menjelaskan, surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang jauh lebih besar, yakni Rp419,6 triliun dibanding capaian belanja negara yang senilai Rp287,8 triliun. Dengan kondisi APBN yang kuat akibat surplus tersebut, kas negara akan tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.

Secara perinci, pendapatan negara tercatat tumbuh 38,7 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) dari Rp156,7 triliun atau mencapai 17 persen dari alokasi Rp2.463 triliun.

Baca Juga :  Ini Cara Dapatkan Kartu Sembako agar Bisa Beli Gas 3 Kg Tahun Depan

Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 30,1 persen (yoy) menjadi sebesar Rp333,2 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp86,4 triliun atau melonjak 86,6 persen (yoy).

Kuatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan berasal dari realisasi penerimaan pajak yang melonjak 40,4 persen (yoy) menjadi Rp280 triliun, meski realisasi kepabeanan dan cukai menurun 6,1 persen (yoy) menjadi Rp53,3 triliun.

Sementara itu, Menkeu mengungkapkan realisasi belanja negara berhasil tumbuh 1,8 persen (yoy) dari sebesar Rp127,2 triliun menjadi senilai Rp287,8 triliun atau setara dengan 9,4 persen pagu anggaran yang senilai Rp3.061,2 triliun.

Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp182,6 triliun serta transfer ke daerah Rp105,2 triliun atau terkontraksi 4,8 persen (yoy).

Baca Juga :  Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Tiga WNI Bertahan di Gaza

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp76,4 triliun atau turun 2,8 persen (yoy) serta belanja non k/l Rp106,2 triliun atau meningkat 13,4 persen (yoy).

BACA JUGA :

Penuntasan Kemiskinan Ekstrim & Stunting Jadi Fokus Arahan Gubernur Ansar di Musrenbang Lingga

Dengan demikian, Menkeu menyebutkan terdapat realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp182,2 triliun atau merupakan 30,5 persen dari target Rp598,2 triliun.

“Pembiayaan anggaran ini untuk menyikapi kondisi dari dunia dan tren kenaikan suku bunga yang harus kami antisipasi,” ungkap Menkeu.

Di hari yang sama, Menkeu menghadiri peluncuran sinkronisasi Renja-RKA yang diikuti virtual. Pada kesempatan ini Menkeu menyatakan bahwa sinkronisasi perencanaan dan penganggaran meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.

Baca Juga :  Penjelasan Pemerintah Pungut Pajak Voucher Pulsa hingga Token Listrik

“Tentu kita semua berharap dengan dibangunnya aplikasi seharusnya bisa mengurangi waktu dan memberikan kemudahan bagi pengguna anggaran untuk merencanakan kemudian mendapatkan anggaran serta mempertanggungjawabkan anggaran tersebut,” kata Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi terintegrasi dan menyederhanakan proses repetitif sehingga terjadi reformasi birokrasi untuk percepatan dan efektivitas pembangunan nasional. “Diluncurkan sinkronisasi dari 13 proses ke delapan proses,” ujarnya.

Melalui sinkronisasi tersebut, penggunaan APBN sebagai sumber daya yang terbatas dapat benar-benar dialokasikan seefektif mungkin dalam mencapai prioritas pembangunan nasional.

“Tantangan bagi sebuah negara adalah bagaimana anggaran itu digunakan sebaik-baiknya setepat-tepatnya untuk bisa mencapai tujuan nasional,” tuturnya. (RBP)

Berita Terkait

Begini Skema untuk Bisa Punya Rumah Sendiri Bagi Karyawan Media
Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus
Pelaksanaan MBG, BGN Bakal Memperketat Seleksi Mitra Kerja SPPG
Program Subsidi Perumahan untuk Wartawan Disambut Baik Dewan Pers
Survei: 91,2% Mayoritas Pemudik Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik Lebaran
Menlu RI: Evakuasi Warga Palestina hanya sementara
Semua Biaya PPG PAI Kemenag Ditanggung Pemerintah, Jangan Tertipu!
Ketua Umum KNPI Haris Pertama Minta Ketegasan Jaksa Agung Jerat dan Sita Harta Bos PT. Duta Palma dengan Pasal TPPU

Berita Terkait

Jumat, 25 April 2025 - 06:58 WIB

Begini Skema untuk Bisa Punya Rumah Sendiri Bagi Karyawan Media

Selasa, 22 April 2025 - 10:23 WIB

Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus

Sabtu, 19 April 2025 - 09:34 WIB

Pelaksanaan MBG, BGN Bakal Memperketat Seleksi Mitra Kerja SPPG

Kamis, 17 April 2025 - 07:48 WIB

Program Subsidi Perumahan untuk Wartawan Disambut Baik Dewan Pers

Selasa, 15 April 2025 - 07:57 WIB

Survei: 91,2% Mayoritas Pemudik Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik Lebaran

Berita Terbaru