OJK Terbitkan Aturan Mengenai Unit Usaha Syariah

- Admin

Rabu, 26 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

OJK. Foto:Istimewa

OJK. Foto:Istimewa

INIKEPRI.COM – Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) tertanggal 12 Juli 2023.

“Aturan tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan UUS, konsolidasi, dan sanksi,” kata Aman dalam siaran persnya, Selasa (25/7/2023).

BACA JUGA :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

OJK Optimis ASEAN Jadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi

Ia menuturkan, POJK tersebut telah melalui konsultansi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 27 Juni 2023 dan mempertimbangkan aspirasi publik berupa masukan serta serangkaian focus group discussion dengan pemangku kepentingan.

POJK UUS selain mengatur pemisahan UUS, juga memuat aturan mengenai UUS secara komprehensif mulai pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan bank umum konvensional (BUK).

BACA JUGA :

OJK Bubarkan Dana Pensiun Pegawai PT Persero Batam

Baca Juga :  Diikuti ASN dan PKK, Staf Ahli Ahmad Yani Buka Sosialisasi Mengenal Investasi yang Legal dan Ilegal

“POJK itu memiliki substansi penguatan UUS yang terdiri dari aspek penguatan permodalan (dana usaha), tanggung jawab pengembangan UUS yang melibatkan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris BUK, pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS, serta kewajiban untuk menyusun rencana tindak penguatan UUS dalam rencana korporasi BUK induknya,” katanya.

Penerbitan POJK UUS merupakan harmonisasi dari POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah, dengan demikian maka POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh PBI Nomor 15/14/PBI/2013 termasuk ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

POJK UUS selaras dengan arah kebijakan OJK untuk membawa perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Hal ini dicapai antara lain melalui pengembangan dan penguatan perbankan syariah yang memiliki skala usaha yang lebih memadai, berorientasi pada diferensiasi dan keunikan bisnis, serta lebih berperan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah.

Baca Juga :  Presiden: OJK Harus Makin Inklusif

Substansi pengaturan POJK UUS antara lain:

  • Kewajiban penyediaan dana usaha sebesar Rp1 triliun untuk pembukaan UUS baru dan pemenuhan secara bertahap bagi UUS yang sudah berdiri.
  • Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS wajib bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS.
  • BUK yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50 persen dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp 50 triliun wajib untuk melakukan pemisahan UUS.
  • Pemisahan UUS dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah (BUS) baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS ke BUS yang telah ada.
  • OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah.
  • BUK yang memiliki UUS wajib memiliki strategi jangka panjang untuk pengembangan bisnis UUS ke depan yang sesuai kebijakan OJK.
  • UUS dapat memanfaatkan sumber daya BUK induk. (DI)

Berita Terkait

Indonesia Terus Fokus Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Sehat
Cadangan Devisa April 2024 Tetap Tinggi
BPH Migas Ajak Masyarakat Awasi BBM Bersubsidi
Indonesia Catat Pertumbuhan Triwulan I Tertinggi Sejak 2015
Semester I 2024, Realisasi Investasi di Indonesia Capai Rp405,5 Triliun
Kemnaker Luncurkan Bolehpayz, Lindungi Transaksi Keuangan Pekerja Migran di Malaysia
Menyala! Kinerja APBN Maret 2024 Surplus Rp1,8 Triliun

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:20 WIB

Indonesia Terus Fokus Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Kamis, 16 Mei 2024 - 00:42 WIB

Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Sehat

Minggu, 12 Mei 2024 - 00:08 WIB

Cadangan Devisa April 2024 Tetap Tinggi

Sabtu, 11 Mei 2024 - 01:09 WIB

BPH Migas Ajak Masyarakat Awasi BBM Bersubsidi

Selasa, 7 Mei 2024 - 00:16 WIB

Indonesia Catat Pertumbuhan Triwulan I Tertinggi Sejak 2015

Selasa, 30 April 2024 - 01:40 WIB

Semester I 2024, Realisasi Investasi di Indonesia Capai Rp405,5 Triliun

Senin, 29 April 2024 - 06:08 WIB

Kemnaker Luncurkan Bolehpayz, Lindungi Transaksi Keuangan Pekerja Migran di Malaysia

Sabtu, 27 April 2024 - 00:01 WIB

Menyala! Kinerja APBN Maret 2024 Surplus Rp1,8 Triliun

Berita Terbaru

Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah), Zara Murzandina Budi Arie (tengah kiri), WamenKominfo Nezar Patria (kanan) dan Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo Septirana Tangkary (kanan). Foto: Humas Kominfo

Tekno

Starlink dipastikan Tak Dapat Insentif dari Pemerintah

Senin, 20 Mei 2024 - 06:13 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Kesehatan

Upaya Pencegahan Hipertensi dengan PATUH dan CERDAS

Senin, 20 Mei 2024 - 06:12 WIB