Bantuan Pangan Pemerintah untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

- Admin

Minggu, 4 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Humas Ekon

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Humas Ekon

INIKEPRI.COM – Penyaluran beras bagi masyarakat melalui Program Bantuan Pangan ditujukan pemerintah untuk menjaga daya beli mereka yang rentan terhadap dampak langsung kenaikan harga pangan. Hal ini sebagai salah satu bagian kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial.

Bantuan Pangan yang telah disalurkan sejak April 2023 tersebut, juga menjadi peranti menekan laju inflasi nasional.

Setelah sebelumnya meninjau langsung penyalurannya di berbagai wilayah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali melakukannya sekaligus melakukan temu wicara dengan 100 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).

Baca Juga :  China Urutan Pertama, Ini 3 Negara Asal TKA Terbesar per 18 Mei 2021

BACA JUGA:

Bantuan Bagi Nelayan Serta Posyandu Diserahkan Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang

“Bantuan pangan ini di tahun lalu sudah 1.489.286 ton. Jadi ini dilanjutkan sampai dengan bulan Juni secara nasional dan total yang diberikan ada 22 juta penerima bantuan,” ungkap Airlangga.

Provinsi Sulawesi Barat sendiri memiliki alokasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 8.371 ton untuk Bantuan Pangan pada tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2024, total alokasi Bantuan Pangan untuk Provinsi Sulawesi Barat akan disalurkan kepada 123.963 PBP dan Kabupaten Mamuju bagi 18.719 PBP, dimana masing-masing penerima bantuan akan memperoleh 10 kg beras per bulan.

Baca Juga :  Industri AMDK Nasional Berpotensi Tumbuh Besar

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan penyerahan Bantuan Pangan secara simbolis kepada 5 PBP dan berdialog secara langsung terkait dengan keberlanjutan program tersebut. Para PBP yang hadir menyampaikan bahwa program Bantuan Pangan tersebut sangat dinantikan dan dibutuhkan masyarakat serta berharap agar bantuan tersebut dapat terus dilanjutkan.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Negara terus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui beragam program peningkatan kesejahteraan sosial yang telah dilangsungkan, mulai dari Program Bantuan Pangan sebanyak 10 kg beras setiap bulan hingga Juni 2024 mendatang, Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp200 ribu yang mulai disalurkan pada Februari 2024, Bantuan Program Keluarga Harapan yang memiliki komponen tambahan bagi ibu hamil hingga lansia, subsidi listrik, hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca Juga :  Golkar Nyatakan Airlangga Capres 2024 Sebagai 'Harga Mati'

“Seperti tadi saya katakan bahwa bantuan sosial itu untuk kehadiran Pemerintah. Pemerintah memberikan PKH Rp250ribu itu sepanjang tahun, kemudian kita juga ada bantuan sembako itu terus menerus, dan ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun, jadi Bantuan Pangan dan BLT ini kelanjutan dari program-program sebelumnya,” pungkas Menko Airlangga. (DI)

Berita Terkait

Menang di WTO, Menko Airlangga: Ini Bukti Bahwa Kekuatan Indonesia
Penduduk Miskin di Indonesia Turun 0,46 Persen pada September 2024
PMK 26/2024 Berikan Kemudahan Rush Handling bagi Pengguna Jasa
Sepanjang 2024, KEK Berhasil Himpun Investasi Rp82,6 Triliun
Pegadaian Dapat Restu OJK Jalankan Kegiatan Usaha Bulion
Penerapan Tarif PPN 11 Persen tidak Perlu Merevisi Undang-Undang
Wajib Pajak Terlanjur Bayar PPN 12 Persen Bisa Mengajukan Pengembalian
Menkeu Terbitkan Aturan Terkait Penerapan PPN 12 Persen, Ini Rinciannya

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 08:14 WIB

Penduduk Miskin di Indonesia Turun 0,46 Persen pada September 2024

Kamis, 9 Januari 2025 - 15:04 WIB

PMK 26/2024 Berikan Kemudahan Rush Handling bagi Pengguna Jasa

Rabu, 8 Januari 2025 - 07:56 WIB

Sepanjang 2024, KEK Berhasil Himpun Investasi Rp82,6 Triliun

Minggu, 5 Januari 2025 - 12:08 WIB

Pegadaian Dapat Restu OJK Jalankan Kegiatan Usaha Bulion

Sabtu, 4 Januari 2025 - 09:23 WIB

Penerapan Tarif PPN 11 Persen tidak Perlu Merevisi Undang-Undang

Berita Terbaru

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto memastikan kesiapan program PKG di Puskesmas Watukawula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (17/1/2025). Foto: Kemenkes

Kesehatan

Kemenkes Akselerasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Minggu, 19 Jan 2025 - 09:51 WIB