Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Pemerintah Perkuat Sinergi

- Publisher

Minggu, 29 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12/2024). Foto : Humas Kementerian PANRB

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12/2024). Foto : Humas Kementerian PANRB

INIKEPRI.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul. Program itu bertujuan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaannya pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mendukung kelancaran program.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujar Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12/2024).

BACA JUGA:  Sempat Terhenti karena Dana, 53 Dapur MBG di Batam Kini Kembali Beroperasi

Dilansir dari keterangan yang diterima InfoPublik pada Sabtu (28/12/2024), Rini menjelaskan bahwa penyusunan proses bisnis harus memperhatikan alur kerja yang terintegrasi guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Langkah ini dimulai dari identifikasi proses hingga pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan.

Untuk memperkuat kolaborasi antara BGN dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, diperlukan proses bisnis tematik yang menekankan sinergi para pemangku kepentingan. “Dengan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi memahami perannya dan dapat memfokuskan sumber daya secara efektif pada proses inti,” tambahnya.

BACA JUGA:  Ini Cara UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti urgensi Program MBG. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan solusi konkret untuk memastikan akses makanan sehat, terutama bagi anak-anak sekolah. “Program ini hadir untuk menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung program unggulan ini. “Pemerintah telah mengalokasikan Rp71,0 triliun dalam belanja kementerian/lembaga untuk Program Makan Bergizi Gratis yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

BACA JUGA:  Tapera adalah Tabungan, Bukan Potongan Penghasilan

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mendapat dukungan optimal dari semua pihak yang terlibat. Dengan pelaksanaan yang terencana, program ini diharapkan dapat membawa manfaat besar dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh.

Penulis : DI

Editor : IZ

Berita Terkait

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September
OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka
Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD
Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW
BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun
Mau Jadi Petugas Haji 2027? Ini Syarat, Jadwal Seleksi dan Perkiraan Honornya
Gugatan Ganti “Laut China Selatan” Jadi “Laut Natuna Utara” Ditolak MK
Sindikat Meterai Palsu Lintas Provinsi Dibongkar, Negara Berpotensi Rugi Rp1,03 Triliun

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 11:20 WIB

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September

Rabu, 16 September 2026 - 10:00 WIB

OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka

Senin, 7 September 2026 - 07:15 WIB

Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD

Sabtu, 5 September 2026 - 11:15 WIB

Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

Jumat, 4 September 2026 - 09:00 WIB

BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun

Berita Terbaru