Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Pemerintah Perkuat Sinergi

- Publisher

Minggu, 29 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12/2024). Foto : Humas Kementerian PANRB

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12/2024). Foto : Humas Kementerian PANRB

INIKEPRI.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul. Program itu bertujuan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaannya pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mendukung kelancaran program.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujar Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12/2024).

BACA JUGA:  Berseragam Superman, Petugas MBG Antar Makanan Bergizi ke MIN Tanjungpinang

Dilansir dari keterangan yang diterima InfoPublik pada Sabtu (28/12/2024), Rini menjelaskan bahwa penyusunan proses bisnis harus memperhatikan alur kerja yang terintegrasi guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Langkah ini dimulai dari identifikasi proses hingga pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan.

Untuk memperkuat kolaborasi antara BGN dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, diperlukan proses bisnis tematik yang menekankan sinergi para pemangku kepentingan. “Dengan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi memahami perannya dan dapat memfokuskan sumber daya secara efektif pada proses inti,” tambahnya.

BACA JUGA:  Antisipasi Eskalasi Konflik Timur Tengah, Kemenko PMK Koordinasikan Kebijakan Haji dan Umrah

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti urgensi Program MBG. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan solusi konkret untuk memastikan akses makanan sehat, terutama bagi anak-anak sekolah. “Program ini hadir untuk menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung program unggulan ini. “Pemerintah telah mengalokasikan Rp71,0 triliun dalam belanja kementerian/lembaga untuk Program Makan Bergizi Gratis yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemerintah Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp50 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mendapat dukungan optimal dari semua pihak yang terlibat. Dengan pelaksanaan yang terencana, program ini diharapkan dapat membawa manfaat besar dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh.

Penulis : DI

Editor : IZ

Berita Terkait

Blackout Sumatera Gegerkan Warga, PLN Ungkap Penyebab Utamanya Cuaca Buruk
Kabar Baru untuk ASN! WFH Hari Jumat Masih Lanjut sampai Dua Bulan ke Depan
Tak Harus Tunggu Umur 7 Tahun, Kemendikdasmen Buka Peluang Anak Masuk SD Lebih Cepat
Prabowo Geram Soal Bea Cukai! Pimpinan Tak Mampu Diminta Diganti dan Tindak yang Melanggar
Mau Hibahkan Tanah ke Anak? ATR/BPN Ungkap Cara Balik Nama Sertifikat Tanpa Ribet
Punya Rumah Sertifikat HGB? ATR/BPN Ungkap Cara Ubah Jadi SHM, Biayanya Cuma Rp50 Ribu
Menteri Agama Nasaruddin Yakin Pesantren Akan Jadi Sekolah Paling Dicari di Era AI
Sempat Viral dan Membingungkan, Ditjen Dukcapil Luruskan Isu Larangan Fotokopi e-KTP

Berita Terkait

Sabtu, 23 Mei 2026 - 12:09 WIB

Blackout Sumatera Gegerkan Warga, PLN Ungkap Penyebab Utamanya Cuaca Buruk

Jumat, 22 Mei 2026 - 07:25 WIB

Kabar Baru untuk ASN! WFH Hari Jumat Masih Lanjut sampai Dua Bulan ke Depan

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:16 WIB

Tak Harus Tunggu Umur 7 Tahun, Kemendikdasmen Buka Peluang Anak Masuk SD Lebih Cepat

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:34 WIB

Prabowo Geram Soal Bea Cukai! Pimpinan Tak Mampu Diminta Diganti dan Tindak yang Melanggar

Kamis, 21 Mei 2026 - 09:14 WIB

Mau Hibahkan Tanah ke Anak? ATR/BPN Ungkap Cara Balik Nama Sertifikat Tanpa Ribet

Berita Terbaru