Pendidikan Gratis, Kemensos Matangkan Sekolah Rakyat

- Publisher

Rabu, 12 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), melalui keterangan resmi, Selasa (11/3/2025).

Menurut Gus Ipul, dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/3) di lstana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program itu, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” kata Gus Ipul.

BACA JUGA:  Sekolah Rakyat Hadir untuk Memuliakan Anak-Anak Keluarga Miskin

Gus Ipul  menyebutkan, program tersebut  akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.

“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada sembilan, terus ada dua universitas, dan satu di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap,” katanya.

Menurutnya,  Presiden Prabowo meminta agar program itu terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

“Pada prinsipnya presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ujarnya.

BACA JUGA:  Kepala BP Batam: Sekolah Rakyat Merah Putih Prioritaskan Pendidikan Anak Keluarga Prasejahtera

Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Gus Ipul  menekankan Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

BACA JUGA:  Satu Dekade Jokowi Sukses Tingkatkan 17.203 Desa Mandiri pada 2024

“Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” katanya.

Mensos mengatakan, program Sekolah Rakyat tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025 setelah mendapat persetujuan presiden.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” katanya.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penulis : RP

Editor : IZ

Berita Terkait

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September
OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka
Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD
Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW
BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun
Mau Jadi Petugas Haji 2027? Ini Syarat, Jadwal Seleksi dan Perkiraan Honornya
Gugatan Ganti “Laut China Selatan” Jadi “Laut Natuna Utara” Ditolak MK
Sindikat Meterai Palsu Lintas Provinsi Dibongkar, Negara Berpotensi Rugi Rp1,03 Triliun

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 11:20 WIB

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September

Rabu, 16 September 2026 - 10:00 WIB

OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka

Senin, 7 September 2026 - 07:15 WIB

Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD

Sabtu, 5 September 2026 - 11:15 WIB

Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

Jumat, 4 September 2026 - 09:00 WIB

BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun

Berita Terbaru