Pemerintah Batalkan PJJ, Sekolah Tetap Tatap Muka Mulai April 2026

- Publisher

Kamis, 26 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memberikan sambutan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026. Foto: Humas Kemenko PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memberikan sambutan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026. Foto: Humas Kemenko PMK

INIKEPRI.COM – Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sebelumnya dijadwalkan mulai April 2026. Kebijakan tersebut semula digagas sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal dengan skema tatap muka di sekolah.

“Pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, pemerintah memang sempat mengkaji berbagai opsi, termasuk penerapan metode pembelajaran hybrid yang menggabungkan tatap muka dan daring. Namun, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, skema tersebut dinilai belum mendesak untuk diterapkan saat ini.

BACA JUGA:  Pengalaman 2 WNI Berhaji Ditengah Corona: Diperlakukan Seperti Raja, Gratis dan Dapat Hadiah

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan prioritas utama pemerintah, yakni menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh.

“Prioritas Presiden adalah peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Fokusnya mencakup seluruh satuan pendidikan di bawah berbagai kementerian terkait,” kata Pratikno.

BACA JUGA:  UAS Dijodohkan dengan Santri Gontor, Calon Mertuanya Bos Toko Emas

Ia menambahkan, keputusan pembatalan PJJ merupakan hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk bersama Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama. Seluruh pihak sepakat bahwa stabilitas proses belajar mengajar harus tetap terjaga melalui pembelajaran tatap muka.

Meski demikian, pemerintah tidak mengabaikan upaya efisiensi energi. Pratikno menegaskan bahwa pendekatan efisiensi tetap akan dilakukan secara terukur tanpa mengorbankan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan.

“Pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Skema tersebut dirancang fleksibel, menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.

BACA JUGA:  Prabowo Perintah Dukung Gibran, Antara Balas Jasa dan Pilpres 2024

Namun, pemerintah menilai setiap langkah efisiensi harus berbasis data yang akurat, termasuk mempertimbangkan tingkat konsumsi energi dan mobilitas masyarakat, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang luas.

Dengan keputusan ini, kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah dipastikan tetap berlangsung secara tatap muka, sekaligus menjaga kualitas pendidikan tetap optimal di tengah berbagai dinamika kebijakan nasional.

Penulis : RBP

Editor : IZ

Berita Terkait

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta sebagai Saksi
Fahd Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tegaskan Tak Terkait Uang Korupsi
Batas Penetapan UMP 2027 Tinggal Hitungan Hari, Gubernur Wajib Umumkan 21 November
Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?
CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi
Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya
Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan
Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:33 WIB

Fahd Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tegaskan Tak Terkait Uang Korupsi

Rabu, 18 November 2026 - 08:13 WIB

Batas Penetapan UMP 2027 Tinggal Hitungan Hari, Gubernur Wajib Umumkan 21 November

Selasa, 17 November 2026 - 11:01 WIB

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?

Minggu, 15 November 2026 - 08:30 WIB

CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi

Kamis, 12 November 2026 - 08:03 WIB

Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya

Berita Terbaru